31.5 C
Mataram
Senin, 22 Desember 2025
BerandaLombok UtaraJaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, DKP3 KLU Gelar Gerakan Pangan Murah

Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, DKP3 KLU Gelar Gerakan Pangan Murah

Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk menjaga stabilitas harga dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara maraton di lima kecamatan di wilayah KLU.

Kepala DKP3 KLU, Trenahadi, mengatakan GPM merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok pada momen hari besar keagamaan dan akhir tahun. Ia menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan dalam tiga tahap sepanjang 2025, yakni menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan tahap ketiga menjelang akhir tahun yang menyasar seluruh kecamatan di KLU.

“Kami memulainya di arena Car Free Day Tanjung pada 7 Desember lalu. Kemudian berlanjut ke Kantor Desa Menggala, Pemenang. Lapangan Umum Desa Rempek, Gangga. Pasar Santong, Kayangan dan berakhir di Kantor Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan),” ujarnya, Jumat (19/12).

Trenahadi menyebutkan, GPM bertujuan memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar karena adanya subsidi pemerintah. “Misalnya telur, kalau di pasar harganya sekitar Rp53 ribu per tray, di GPM kita jual Rp50 ribu saja. Ada selisih harga yang cukup membantu karena adanya subsidi,” terangnya.

Selain meningkatkan daya beli, GPM juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan pangan daerah. Trenahadi memastikan hingga saat ini stok bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng di KLU masih dalam kondisi aman, dengan pasokan yang melibatkan petani lokal dan mitra terkait.

“Kami bekerja sama langsung dengan petani dan mitra lainnya agar rantai pasok lebih pendek dan harga bisa ditekan,” ungkapnya.

Terkait keberlanjutan program, Trenahadi mengakui adanya tantangan anggaran untuk tahun 2026 karena GPM masuk dalam program yang terdampak rasionalisasi.

“Untuk sementara, anggaran GPM tahun depan memang belum tersedia. Karena itu, saya sudah sampaikan dan meminta kepada TAPD agar kegiatan ini tetap bisa dilaksanakan tahun depan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kita,” demikian.

- Advertisement -

Berita Populer