Lombok Utara (Inside Lombok)- Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru-baru ini mengalami penurunan sebesar 3,22 persen di 2025 ini. Data menunjukkan persentase penduduk miskin di KLU kini berada di angka 20,72%, turun dari 23,96% di tahun sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif atas efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang telah dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola program-program pengentasan kemiskinan.
“Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan angka kemiskinan di KLU dapat terus menurun dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya, Jumat (3/10).
Lebih lanjut, Hakamah tidak memungkiri bahwa penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat mulai membuahkan hasil. Untuk menekan angka kemiskinan lebih banyak lagi, pemerintah daerah (Pemda) disarankan untuk menggenjot beberapa sektor kunci.
“Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat,” katanya.
Kemudian, mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.
“Dari upaya-upaya tersebut, diharapkan angka kemiskinan di KLU dapat terus menurun dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik,” terangnya.
Poin-poin tersebut harus didukung oleh kebijakan anggaran yang fokus dan terarah, seperti dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan. Pemberian modal usaha kepada UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengundang investor yang relevan dengan potensi KLU.
“Dengan sinergi antara evaluasi program, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kebijakan anggaran yang fokus, diharapkan KLU dapat mencapai target kesejahteraan yang lebih merata di masa mendatang,” pungkasnya. (dpi)
