Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) membeberkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dengan capaian yang membanggakan. Bupati KLU, Najmul Akhyar merinci bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan melampaui target, mencapai 105,33 persen atau Rp 1,22 triliun lebih dari target Rp 1,15 triliun lebih.
Angka ini melonjak tajam 17,42 persen dibanding realisasi tahun 2023, menandakan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi bintang utama, dengan realisasi Rp 286,11 miliar lebih, mencapai 94,92 persen dari target Rp 301,41 miliar lebih.
“Peningkatan signifikan sebesar 26,13 persen dibanding tahun sebelumnya, ini didorong oleh penerimaan pajak daerah yang melesat hingga 124,02 persen dari anggarannya,” ujarnya dalam sambutan sidang paripurna, Senin (16/6).
Selanjutnya, ada juga pendapatan transfer juga menunjukkan kinerja cemerlang dengan realisasi Rp859,64 miliar lebih, jumlah ini melampaui target 100,32 persen. Dengan lonjakan 6,21 persen dibanding 2023 ini berkat penerimaan bagi hasil antar daerah yang mencapai 104,25 persen dari yang dianggarkan.
“Di tahun 2024 KLU juga mencatat pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 74,28 miliar lebih, meskipun tak dianggarkan. Pendapatan tak terduga ini mayoritas berasal dari bagian keuntungan bersih PT. Amman Mineral Internasional, sehingga menambah pundi-pundi daerah secara signifikan,” terangnya.
Di sisi, belanja dan transfer daerah, dari anggaran Rp 1,17 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp 1,12 triliun lebih atau 96,13 persen. Angka ini naik 9,94 persen dibanding tahun 2023, dengan peningkatan realisasi pada belanja operasi (10,56 persen) dan belanja modal (10,42 persen), menandakan geliat pembangunan yang berkesinambungan.
“Dari hasil pengelolaan pendapatan dan belanja yang cermat ini, Kabupaten Lombok Utara berhasil membukukan surplus sebesar Rp 90,74 miliar lebih. Surplus ini utamanya bersumber dari keberhasilan PAD yang melampaui ekspektasi,” terangnya.
Lebih lanjut, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 mencapai Rp 110,27 miliar lebih. Jumlah fantastis ini mengalami kenaikan drastis 349,56 persen atau Rp 85,74 miliar lebih dibandingkan SILPA tahun 2023 yang hanya Rp 24,52 miliar lebih. Terlebih, SILPA ini tersebar di berbagai pos, termasuk Rp 107,75 miliar lebih di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rp367 juta lebih di BLUD RSUD, Rp 1,80 miliar lebih di delapan BLUD Puskesmas, Rp 63 juta lebih di BLUD Persampahan, dan Rp 19 juta lebih untuk dana BOS.
“SILPA di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana BOS ini rencananya akan dianggarkan kembali untuk belanja pada entitas masing-masing, memperkuat layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan,” bebernya.
Sedangkan, SILPA di RKUD sendiri bersumber dari pelampauan PAD dan sisa dana transfer, seperti DAU SG, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan insentif fiskal. Ini menunjukkan efisiensi dalam penyerapan anggaran dan kemampuan daerah untuk memaksimalkan penerimaan.
Sementara itu, dalam laporan ini, disoroti pula kewajiban pemerintah daerah. Yakni utang perhitungan pihak ketiga (PFK) turun drastis 98,93 persen menjadi Rp 2 juta lebih dibanding tahun 2023. Namun, utang belanja yang sebagian besar di BLUD mencapai Rp 24,88 miliar lebih, menjadi kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan pada 2025. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kinerja keuangan Lombok Utara patut diapresiasi.
Kemudian, Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) tercatat 92,56 persen, yang artinya efisien karena berada di bawah 100 persen. Hanya saja, rasio efektivitas PAD di angka 94,92 persen masuk kriteria kurang efektif karena masih di bawah 100 persen, dan mengalami penurunan 11,45 persen dibanding tahun 2023.
“Hal ini menjadi catatan untuk peningkatkan mobilisasi PAD di masa mendatang. Capaian APBD 2024 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. (dpi)
