Lombok Utara (Inside Lombok)- Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini selangkah lebih maju dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp1,6 miliar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), KLU akan segera membangun kantor baru untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) KLU, Faturrahman, mengungkapkan bahwa pembangunan ini dijadwalkan akan dimulai tahun depan. Dalam hal ini KLU bersama Kota Bima menjadi dua daerah pertama di NTB yang menerima DAK fisik khusus ini. “Nilainya Rp1,6 miliar. Alhamdulillah kita dapat pertama, karena tahun pertama ada DAK fisik di Kementerian PPA,” ujarnya, Rabu (1/10).
Sebagai informasi, pada tahun depan, Kementerian PPA menyalurkan DAK fisik sebesar Rp252 miliar kepada 71 daerah di seluruh Indonesia. Daerah penerima harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk memiliki kasus kekerasan yang berhasil ditangani, memiliki UPTD dengan gedung sendiri, dan memiliki rumah perlindungan sementara. Kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan penting.
Kantor UPTD PPA yang baru ini akan berlokasi strategis di belakang gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), satu kompleks dengan kantor Dinas Sosial. Dengan desain yang lebih representatif, kantor ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di KLU. “Dengan fasilitas yang representatif, mudah-mudahan tugas sehari-hari bisa lebih cepat diselesaikan,” terangnya.
Menurutnya Faturrahman terpilihnya KLU sebagai penerima DAK tidak lepas dari konsistensi daerah dalam mendata dan melaporkan kasus kekerasan. KLU dinilai aktif memperbarui data melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), yang menjadi salah satu pertimbangan utama Kementerian PPA dalam mengalokasikan anggaran.
“Selain itu, predikat Kabupaten Layak Anak yang telah diraih KLU, meskipun masih pada posisi pratama, ini juga memperkuat kepercayaan pemerintah pusat,” demikian. (dpi)
