Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara (KLU) menyepakati langkah bersama dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. Hal ini menyusul status Lombok Utara sebagai salah satu kawasan yang rawan terhadap peredaran narkotika, khususnya di kawasan wisata Tiga Gili yang menjadi pintu masuk wisatawan dari Bali dan Mataram.
Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol. Marjuki, mengatakan kunjungannya ke KLU bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan Pemda dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
“Kunjungan kami dalam rangka menyamakan persepsi pemberantasan narkoba. Nantinya akan dibentuk satuan tugas (satgas) di sini, dengan Wakil Bupati KLU sebagai komandannya dan anggotanya dari unsur terkait,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Marjuki menjelaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan sektor pencegahan, penyuluhan, dan rehabilitasi. Ia menegaskan bahwa KLU, khususnya kawasan Tiga Gili, menjadi titik rawan peredaran narkoba. “KLU ini pintu masuk turis dari Bali dan Mataram. Bahkan Tiga Gili disebut-sebut sebagai surga narkoba,” ungkapnya.
Untuk itu, BNNP NTB bersama Pemda KLU akan memprioritaskan pengawasan dan pemberantasan di dua desa utama, yakni Desa Gili Indah dan Desa Pemenang Barat. “Sumber barang banyak masuk melalui tiga jalur, yakni Bima, Bali, dan Mataram. Jadi kita akan perkuat pengawasan di titik-titik tersebut,” beber Marjuki.
Ia juga menekankan pentingnya ketahanan diri masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. “Masyarakat sudah banyak yang tahu bahaya narkoba, baik bagi kesehatan, psikis, maupun sosial. Karena itu, kita akan terus memperkuat ketahanan masyarakat agar menolak sejak dini tawaran penggunaan narkoba,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengapresiasi langkah BNNP NTB yang turun langsung untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan narkoba di daerahnya. Ia menilai, persoalan narkoba kini semakin kompleks dan berkaitan erat dengan masalah sosial lainnya.
“Kunjungan BNNP ini jadi pengingat agar kita lebih serius menanggulangi narkotika di KLU. Karena ternyata banyak kasus narkoba, juga kasus HIV, dan mulai muncul gejala prostitusi. Ini penyakit sosial yang harus segera diberantas,” tegasnya.
Najmul memastikan Pemda akan menindaklanjuti dengan memperkuat kelembagaan Badan Musyawarah Kewaspadaan (BMK) di KLU, dengan Wakil Bupati sebagai komandannya. “Kita dukung dari sisi personal dan anggaran supaya upaya penanggulangan narkoba ini benar-benar serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui sinergi BNNP NTB dan Pemda KLU, diharapkan langkah pemberantasan narkoba di kawasan wisata dan pedesaan bisa berjalan lebih efektif serta menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.
