Lombok Utara (Inside Lombok) – Kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi kegiatan rutin. Terutama ketika memasuki bulan puasa dan jelang Idulfitri. Namun, di tahun ini anggaran untuk kegiatan tersebut belum ada. Terlebih, ada kebijakan terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Anggaran rutin yang kita laksanakan terkait operasi pasar sembako, kemarin belum dana yang kita arahkan kesana. Kecuali ada perubahan anggaran besok, baru mungkin ada. Itu pun kalau ada alokasi dana kesana,” ujar Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Harianto, Selasa (18/2).
Kegiatan operasi pasar murah merupakan kegiatan rutin dilaksanakan. Namun untuk tahun ini di APBD murni belum ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Bahkan, pihaknya berencana akan menggandeng Bulog untuk melakukan operasi selama Ramadan. Hanya saja, ada kebijakan baru dari Bapanas untuk beras SPHP tidak keluar, karena cadangan beras nasional untuk makan bergizi gratis.
“Bulog sebenarnya bisa siapkan, kalau ada daerah ada yang minta melaksanakan operasi pasar. Tapi tidak mengeluarkan beras SPHP. Mereka bawa beras premium, itu menjadi solusi mereka mungkin,” terangnya.
Untuk beras premium yang dikeluarkan Bulog dalam operasi pasar dilakukan pemerintah. Dari pihak Bulog pun menyarankan supaya daerah memberikan subsidi pada komoditi yang akan dijual, baik beras, minyak, gula dan lainnya. “Tapi tidak tau kita kebijakan dewan besok seperti apa, karena di pusat refocusing juga,” bebernya.
Pada bulan Ramadan biasanya sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, sehingga harus ada solusi dilakukan untuk menekan harga. Sementara di satu sisi Dinas Perdagangan dan Kementerian perdagangan menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan menstabilkan harga. Pasalnya mereka hanya memonitor harga di pasar, jika ada kenaikan maupun penurunan. Disisi lain, presiden menekan supaya harga pangan turun. “Kewenangan itu ada di DKP (Dinas Ketahanan Pangan), mereka juga punya program gerakan pangan murah (GPM),” katanya.
Bahkan, dari DKP juga bekerjasama dengan bulog juga untuk programnya. Namun dengan adanya kebijakan beras SPHP dihentikan sementara, sehingga belum diketahui apakah berlanjut atau tidak program tersebut. “Dari hasil rakor kemarin, biasanya TPID menjelang puasa, apalagi lebaran mereka melakukan gerakan pangan murah itu di setiap kecamatan, tapi konsepnya kita tidak tau,” demikian. (dpi)
