Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengembangkan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Fokus awal pengembangan KPBU diarahkan pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), dengan rencana perluasan ke sektor lain.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menghambat pelayanan publik. Menurutnya, skema KPBU memberikan keuntungan karena pemerintah daerah tidak dibebani investasi awal yang besar.
“Kita sedang melakukan rapat tindak lanjut untuk rencana KPBU di bidang penerangan jalan. Ini sangat menguntungkan. Di tengah efisiensi dari pemerintah pusat, kita harus berinovasi agar pembangunan tidak mandek,” ujarnya, Senin (26/1).
Najmul juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan KPBU sebagai salah satu opsi utama dalam perencanaan pembangunan. Ia menekankan peran OPD dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan, mengusulkan potensi proyek KPBU, serta memastikan kesiapan regulasi dan dukungan kelembagaan.
“Kepala OPD memiliki peran yang sangat penting, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan layanan, mengusulkan potensi proyek KPBU, hingga memastikan kesiapan regulasi dan dukungan kelembagaan,” tuturnya.
Dalam skema KPBU PJU, efektivitas pelayanan menjadi perhatian utama. Kontrak kerja sama tidak lagi berbasis jumlah titik lampu terpasang, melainkan pada performa layanan, yakni jumlah titik lampu yang menyala.
“Jika ada lampu yang mati, mereka (pihak ketiga) yang harus bergerak cepat memperbaikinya. Sebab, kalau lampunya tidak menyala, kami tidak bayar. Ini jauh lebih menguntungkan dari sisi kecepatan pelayanan dibandingkan sistem yang kita gunakan sekarang,” jelas Najmul.
Saat ini, kebutuhan PJU di KLU diperkirakan mencapai 11.000 titik, sementara yang telah terpasang baru sekitar 4.000 titik. Untuk mematangkan rencana KPBU tersebut, Pemkab Lombok Utara melakukan studi banding ke Kabupaten Madiun yang dinilai berhasil menerapkan kerja sama dengan pihak ketiga di berbagai sektor.
“Kita belajar dari Madiun. Di sana, skema KPBU sudah merambah ke sektor jalan hingga pengelolaan sampah. Insyaallah, kita akan terapkan ini untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat KLU,” pungkasnya.
