Lombok Utara (Inside Lombok) – Masyarakat maupun para pengusaha di Gili Trawangan dan Gili Meno masih terdampak kondisi krisis air. Kondisi tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan, setelah para pengusaha terpaksa menutup operasional mereka. Krisis air bersih ini pun menjadi atensi semua pihak.
Seperti diketahui, air bersih sudah tidak mengalir beberapa waktu di Gili Meno, sedangkan di Gili Trawangan sekitar tiga hari. “Setelah kita mendengar aspirasi dari masyarakat dalam kondisi sekarang ini cukup urgensi, sehingga kita minta hasil berita acara hari ini. Kita sampaikan kepada dirut PDAM bagaimana komunikasi dengan PT TNC, untuk membuka air,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi usai hearing bersama pengusaha di Gili, Senin (24/6).
Pihaknya juga meminta agar PT TCN membuka kembali aliran airnya untuk Gili Trawangan, sembari hal-hal teknis diproses. Karena sekarang ini kondisinya mengkhawatirkan bagi pariwisata di KLU. “Mereka minta kepastian hari ini atau sore ini dibuka dan sudah kita sampaikan ke Dirut PDAM akan bersurat dan komunikasi dengan TCN. Jadi langkah-langkah itu harus kita lakukan dan kita tidak ingin hal ini terjadi kembali,” imbuhnya.
Lebih lanjut, hari ini PT TCN hanya meminta tanda tangan warga di Gili Meno saja agar bisa kembali mengalir air di Gili Trawangan maupun Meno. Pihak DPRD bersama pemda pun menggelar rapat dengan para tokoh-tokoh yang ada di Gili Meno pada Senin (24/6) pukul 14.00 wita, meminta masyarakat di Gili Meno siap bertanda tangan, karena itu sebagai syarat TCN untuk membuka kembali aliran air.
“Apabila itu tidak bisa buka, apa alasannya? Itu kami harus tau dulu. Tapi kita tunggu kesiapan warga, karena apabila tidak ada kesepakatan dengan masyarakat. Maka nanti juga kami komunikasi dengan pemerintah desa, kepala desa dan kepala dusun,” terangnya.
Ditambahkan, Anggota DPRD KLU, Tusen Lasima dari hasil pertemuan yang dilakukan hari ini diharapkan semuanya bisa berjalan. Baik itu PT TCN, PDAM dan masyarakat bisa menikmati air. Dimana persoalan-persoalan ini dalam waktu dekat dibicarakan bersama.
“Pointnya kita cari solusinya, jangan sampai saling sandera tadi. TCN berniat baik, PDAM berniat baik, pemerintah berniat baik. Cuma masih ada yang belum selesai diantara kita. Persoalannya itu kan di Meno saja, yang belum ada tanda tangan persetujuan dari warga,” ujarnya.
Nantinya dalam dekat pemerintah dengan DPRD bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat untuk kepentingan itu. Maka dari itu, DPRD KLU akan mengundang PT TCN untuk membicarakan terkait hal ini. “Kita mengundang, bukan memanggil. Insya allah datang, ketika saya tanya dia punya izin, yang satu itu belum ada. Sementara kita selesaikan air mengalir,” demikian. (dpi)
