Lombok Utara (Inside Lombok)- Sejumlah massa aksi dari aliansi pemuda dan masyarakat di Lombok Utara (KLU) mendatangi kantor DPRD KLU menyampaikan sejumlah tuntutan mereka (Senin (1/9/2025). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sembilan tuntutan yang telah dirumuskan, mulai dari evaluasi kinerja anggota dewan hingga penolakan kenaikan sejumlah pajak dan tunjangan.
Dalam aksinya, massa menyoroti berbagai isu yang dianggap merugikan masyarakat. Salah satu tuntutan utama adalah meminta DPRD untuk mengevaluasi kinerja mereka. Selain itu, massa juga mendesak penutupan dermaga yang berlokasi di Dusun Selengen, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, karena dinilai merugikan masyarakat setempat.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Sofyan Hakiki, menyampaikan bahwa aksi demo di depan gedung DPRD KLU berjalan dengan damai dan tidak ada tindak anarkis yang dilakukan. Massa aksi yang datang hanya menyampaikan sejumlah tuntutan mereka kepada para wakil rakyat atas kondisi maupun persoalan yang ada di KLU. “Hari ini kami datang kesini (Gedung DPRD) bukan untuk melaksanakan anarkisme, kita bukan ingin menjarah apa yang di KLU, kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada dewan perwakilan rakyat,” ujarnya, Senin (1/9).
Aksi ini juga menuntut beberapa hal penting lainnya, diantaranya mendesak DPRD agar lebih responsif dalam menanggapi keluhan dan permasalahan masyarakat. Meminta Polres KLU untuk menindak tegas oknum yang melakukan tindakan represif terhadap korban pejuang demokrasi. Menolak kenaikan tunjangan DPR-RI dan kenaikan pajak PBB di KLU.
Selanjutnya, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Mempercepat pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan menuntut kesejahteraan bagi buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil. “Kami berharap agar tuntutan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPRD KLU untuk segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara itu, beberapa tuntutan dari para massa aksi akhirnya disetujui baik itu dari DPRD maupun pemerintah KLU. Baik itu dalam mengevaluasi kinerja para wakil rakyat maupun penutupan dermaga yang diminta oleh massa aksi.
