Lombok Utara (Inside Lombok)- Tren investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan performa positif menjelang tutup tahun anggaran 2025. Hingga memasuki penghujung Desember, nilai investasi yang masuk ke Bumi Tioq Tata Tunaq telah mendekati angka satu triliun rupiah. Dimana Pemerintah Kabupaten KLU juga terus mengenjot sejumlah potensi investasi yang ada.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker-PMPTSP) KLU, Evi Winarmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga Triwulan III 2025, realisasi investasi di KLU telah menyentuh angka Rp941 miliar. Angka ini menjadi fondasi kuat untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
”Target RPJMD kita berada di angka Rp1,2 triliun. Saat ini, posisi realisasi sudah mencapai Rp941 miliar,” ujarnya.
Meskipun angka saat ini belum menyentuh target final, pihaknya optimis bahwa akumulasi modal yang masuk ke KLU akan memenuhi target Rp1,2 triliun setelah seluruh data Triwulan IV terinput secara sistematis.
“Kami di DPMPTSP KLU tetap optimis bahwa iklim investasi di KLU, terutama di sektor pariwisata dan penunjangnya, tetap menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya hingga akhir tahun,” ungkapnya.
Dijelaskan, bahwa kepastian angka total tahun 2025 baru akan terlihat pada Januari 2026 mendatang. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan investasi melalui sistem yang baru akan dibuka pada awal bulan tahun berikutnya.
”Untuk rilis angka keseluruhan secara resmi, kita harus menunggu setelah tanggal 10 Januari 2026. Sebab, proses pencatatan dan pelaporan untuk Triwulan IV baru dilakukan mulai tanggal 1 sampai 10 Januari,” terangnya.
Terkait target nasional, Evi memberikan catatan bahwa terdapat dinamika dalam pembagian target investasi. Kenaikan target di tingkat Provinsi NTB berdampak pada penyesuaian angka yang dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota, termasuk KLU.
”Kalau untuk capaian target nasional memang ada tantangan tersendiri, karena kemarin target di tingkat provinsi dinaikkan, sehingga pembagian target untuk kabupaten otomatis ikut naik,” pungkasnya.
