Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Namun pada rapat ini belum secara menyeluruh terbentuk, karena masih adanya pertimbangan masing-masing fraksi yang menduduki kursi DPRD KLU.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani mengatakan pada pembentukan AKD yang dilakukan hari ini (14/10) masih menunggu fraksi PDIP hadir, karena ada kelebihan anggota pada posisi Badan Anggaran (Banggar). Sehingga kembali dirembukan untuk menemukan jalan tengahnya.
“Kami rasa memang melebihi usulan, jadi kita menunggu fraksi PDIP hadir. Target kita selesai semua hari Rabu (16/10). Sudah terbentuk dan sudah kita tetapkan,” ujarnya, Senin (14/10).
Sementara ini belum terbentuk secara keseluruhan, namun untuk nama-nama yang mengisi pada beberapa jabatan yang ada sudah disepakati. Baik yang disepakati masuk dalam komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK).
“Ada komisi, ada Bapemperda, BK itu sudah final. Yang masih tertunda itu bamus (badan musyawarah) dan banggar, karena ada kelebihan jumlah usulan. Jadi PDIP masih menumpuk di satu posisi,” jelasnya.
Lantaran kondisi tersebut diminta untuk fraksi PDIP kembali mempertimbangkan. Pada pembentukan AKD dengan beberapa nama tercantum didalamnya sudah jelas siapa saja yang mengisi. Hal ini sesuai dengan pertimbangan masing-masing fraksi.
“Itu (nama-nama usulan,red) wewenang pimpinan fraksi, kita sifatnya disini memfasilitasi untuk bentukan. Tadi komisi I ada 7 orang, komisi II ada 11 orang, komisi III ada 9 orang,” jelasnya.
Lebih lanjut, untuk posisi BK ada 8 orang yang mana sesuai dengan jumlah fraksi yang menduduki kursi DPRD KLU, yakni PKB, Gerindra, PNI (Partai Nasional Indonesia), PBB, Golkar, PKS, Demokrat dan PDIP.
“Kalau untuk Bapemperda jumlahnya sesuai jumlah komisi yang terbanyak, jadi 11 juga. Banmus ini yang masih kita tunggu dan itu jumlahnya setengah jumlah anggota begitu juga Banggar setengah dari jumlah anggota,” demikian. (dpi)
