Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menutup rangkaian Safari Ramadhan tingkat kabupaten di Masjid Darussalam, Dusun Karang Langu. Dalam kegiatan tersebut, Bupati KLU, Najmul Akhyar mengajak masyarakat menjaga toleransi, terutama terkait potensi perbedaan penetapan 1 Syawal dan pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Najmul mengatakan kemungkinan perbedaan penetapan hari raya antara pemerintah pusat dan organisasi kemasyarakatan tidak perlu menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. “Kita harus tetap saling menghargai jika terjadi perbedaan penetapan hari raya. Pada dasarnya, kita semua memiliki tujuan yang sama dalam beribadah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga toleransi menjelang pelaksanaan pawai Ogoh-Ogoh pada Rabu (18/3) yang akan dilanjutkan dengan Hari Raya Nyepi keesokan harinya. Menurutnya, Lombok Utara merupakan daerah yang dihuni beberapa pemeluk agama sehingga harmoni perlu terus dijaga.
“KLU adalah rumah besar bagi pemeluk tiga agama. Ada Islam, Hindu, dan Buddha. Mari kita sama-sama menjaga toleransi serta keharmonisan bersama,” imbuhnya.
Najmul menilai kerukunan yang terjaga di KLU merupakan hasil kesadaran kolektif masyarakat dalam menjunjung nilai toleransi. “KLU didiami oleh tiga pemeluk agama besar. Namun, tidak pernah terjadi konflik karena masyarakatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” tuturnya.
Ia menyebut daerah tersebut telah enam kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Kerukunan Umat Beragama. “Saya berharap predikat ini terus dipertahankan sebagai jati diri warga KLU,” katanya.
Di akhir kegiatan, Najmul juga menyampaikan rencana penataan wilayah di pusat kabupaten melalui pembentukan Kelurahan Tanjung. Pemerintah daerah saat ini tengah memetakan cakupan wilayah untuk rencana tersebut.
“Kami sedang memetakan cakupan wilayah untuk kelurahan tersebut. Perlu dicatat, keberadaan Desa Tanjung akan tetap kita pertahankan, sehingga nantinya akan ada pembagian peran yang lebih spesifik dalam pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
