Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menggenjot proyek penerangan jalan umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Program ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama di lokasi rawan kecelakaan dan kriminalitas.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, mengatakan saat ini pemerintah daerah masih menjalani tahapan administrasi sesuai regulasi pemerintah pusat. Salah satu tahap yang telah dilakukan adalah konsultasi publik dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Alhamdulillah, mudah mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi step yang benar kita tidak ingin mengulangi hal-hal seperti dulu,” ujarnya, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, Pemkab KLU juga melakukan studi banding ke Kabupaten Madiun yang dinilai berhasil mengelola pajak penerangan jalan menjadi investasi infrastruktur. Menurutnya, di Madiun pendapatan pajak penerangan jalan meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sementara di KLU pengelolaan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita belajar dari Madiun. Awalnya pajak penerangan jalan mereka di angka Rp20 miliar, namun dalam 4-5 tahun meningkat pesat hingga Rp33 miliar. Di KLU, kita akan mulai dengan realita angka yang kita miliki, kemungkinan di kisaran Rp12 hingga Rp13 miliar,” ungkapnya.
Kusmalahadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin melompati prosedur dan memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai aturan. Hingga saat ini, progres proyek baru mencapai sekitar 25 persen dengan melibatkan tim kementerian sebagai pemantau agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami melibatkan tim dari kementerian sebagai pemantau untuk memastikan langkah yang kita ambil sudah benar. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu terkait pengelolaan anggaran,” terangnya.
Ia menambahkan, proyek KPBU PJU ini ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal 2027 melalui proses lelang. Pemerintah daerah menargetkan pemasangan sekitar 4.000 hingga 5.000 titik lampu jalan dengan fokus pada kawasan yang dinilai rawan.
“Paling lambat itu di awal tahun 2027, itu pun kita harus menunggu lagi proses mereka. Prosesnya akan melalui lelang dengan target pemasangan sekitar 4.000 hingga 5.000 titik lampu. Fokus utama kita adalah titik-titik yang dianggap rawan,” pungkasnya.
