Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) memastikan pemotongan anggaran daerah oleh pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp185 miliar tidak akan berdampak pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemkab berkomitmen menjaga prioritas pada kesejahteraan warga meski harus melakukan efisiensi di sejumlah sektor.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, membenarkan adanya pemangkasan anggaran tersebut yang bersumber dari berbagai pos, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA), serta Alokasi Dana Desa (ADD).
“Ikhtiar kita nanti tidak terlalu besar lah terkait pemotongan itu. Tapi sejatinya menurut informasi dari kepala BKAD tahun sebelumnya juga hampir Rp180 miliar sekarang Rp185 miliar,” ujarnya, Rabu (15/10).
Menurut Kusmalahadi, pemotongan anggaran itu akan diantisipasi dengan langkah efisiensi di sektor yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. “Ya, pasti kita akan melakukan beberapa efisiensi di beberapa titik, tapi tentu titik-titik atau sektor-sektor yang mungkin tidak ada kaitannya sama masyarakat. Kalau untuk masyarakat, tetap kita prioritaskan,” tegasnya.
Pemkab KLU akan memangkas anggaran di pos operasional internal, termasuk perjalanan dinas, guna menjaga fokus pada visi dan misi pembangunan. “Untuk visi misi kita akan tetap fokus dan tetap jalan. Mungkin akan kita pangkas di pos-pos lain lah, perjalanan dinas lah atau yang lain,” ungkapnya. Ia menegaskan, efisiensi ini dilakukan dengan semangat mendahulukan kepentingan rakyat. “Jadi kalau kita mencontoh bahasanya, tahun depan itu biarkan birokrasinya sakit, tapi rakyatnya tetap sejahtera,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD KLU, Mala Siswandi, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar pada DAK dan DAU. Kondisi ini mendorong Pemda untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian desa.
“Program paling berdampak dari potongan anggaran DAK itu cukup besar, DAU itu paling besar. Sehingga angka-angka yang lain, yang masuk ke KLU ini angka yang sudah ditentukan penggunaannya,” katanya. Pemkab KLU bersama DPRD akan membahas penyesuaian kebijakan belanja daerah agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (dpi)
