Lombok Utara (Inside Lombok)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menyiapkan rumah singgah permanen di Kota Mataram bagi masyarakat Lombok Utara yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Fasilitas ini disiapkan untuk membantu pasien rawat jalan maupun keluarga yang menunggu tindakan medis. Kehadiran rumah singgah ditujukan untuk mengurangi beban biaya akomodasi dan transportasi masyarakat.
Rumah singgah tersebut berlokasi di BTN Taman Mega Indah, Blok C, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, tepat di sebelah kanan RSUP NTB. Lokasinya yang berdekatan memungkinkan pasien dan keluarga pendamping menjangkau rumah sakit dengan berjalan kaki. Bangunan yang digunakan merupakan rumah lama yang sebelumnya kosong dan saat ini memerlukan rehabilitasi ringan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, mengatakan rumah tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan tahun ini.
“Rumah yang kita beli ini bangunan lama yang sempat kosong, jadi perlu rehabilitasi sedikit. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan oleh warga kita,” ujarnya, Kamis (29/1).
Pemkab KLU juga menyiapkan fasilitas penunjang di rumah singgah tersebut, seperti perlengkapan tidur dan peralatan memasak. Rumah singgah ini memiliki lima kamar yang diperkirakan dapat menampung hingga 10 orang, baik pasien maupun anggota keluarga yang mendampingi.
“Rumah singgah ini ada 5 kamar yang tersedia, perkiraan bisa menampung hingga 10 orang sekaligus untuk pasien dan keluarganya,” ungkap Fathurrahman.
Terkait mekanisme penggunaan, Fathurrahman menegaskan tidak ada persyaratan yang memberatkan masyarakat. “Syarat utamanya adalah warga KLU yang sedang rawat jalan atau menunggu giliran operasi. Pasien dan keluarga silakan melapor ke Dinas Sosial. Selama kapasitas masih tersedia, pintu terbuka lebar tanpa batasan hari yang kaku,” tuturnya.
Secara administratif, pengadaan rumah singgah sempat mengalami penyesuaian anggaran. Awalnya berada di bawah Dinsos, namun setelah evaluasi APBD Perubahan oleh Provinsi, anggaran dialihkan ke Dinas Kesehatan agar sesuai secara sektoral, dengan operasional tetap melibatkan lintas instansi.
“Kami berharap pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih inklusif dan tidak lagi terkendala masalah biaya logistik saat berada di luar daerah,” pungkasnya.
