Lombok Utara (Inside Lombok) – Pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk tiga pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditunda. Penundaan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena anggaran yang disiapkan pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 dinilai tidak mencukupi untuk membeli tiga unit mobil sesuai tipe yang diinginkan oleh pimpinan DPRD.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Ardianto menyampaikan keprihatinannya. Ia meminta Sekretariat DPRD untuk segera menyesuaikan besaran anggaran dalam perubahan APBD 2025. “Kasihan sudah hampir setahun (Ketua DPRD, Red) belum dapat haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Rabu (11/6).
Penundaan pengadaan randis ini memiliki dampak finansial yang signifikan bagi daerah. Semakin lama penundaan, semakin besar pula anggaran daerah yang harus dikeluarkan untuk membayar kompensasi berupa tunjangan transportasi bulanan. Di mana tunjangan transportasi ini mencapai Rp13 juta per bulan per orang atau setara dengan Rp156 juta per tahun. “Artinya, kalau dua tahun tertunda, maka kompensasi yang harus dibayarkan lebih dari Rp300 juta per orang,” terangnya.
Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat KLU. Ardianto menegaskan bahwa fasilitas pimpinan berupa mobil dinas, atau yang dalam undang-undang disebut kendaraan perorangan dinas, merupakan hak yang melekat pada Ketua DPRD sesuai perintah undang-undang. “Ini bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah,” tuturnya.
Pihaknya berharap agar pengadaan randis ini menjadi prioritas dalam pembahasan perubahan anggaran. Kemudian, Sekretariat DPRD yang membidangi aset daerah untuk segera menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan.
Dorongan dari Fraksi Demokrat ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pengadaan randis Ketua DPRD, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah agar tidak terus membengkak akibat kompensasi tunjangan transportasi. “Kami berharap pada perubahan anggaran agar menjadi prioritas untuk disesuaikan oleh Sekretariat DPRD yang membidangi itu,” pungkasnya. (dpi)
