Lombok Utara (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu daerah yang lolos di NTB menerima program sekolah rakyat besutan Presiden RI Prabowo Subianto. Kabupaten ini dinyatakan memenuhi sejumlah persyaratan untuk layak menjalankan program sekolah rakyat yang juga sejalan dengan program Bupati KLU, Najmul Akhyar, yakni Saber DO (Sapu Bersih Drop Out).
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Dinas Sosial KLU, Sukardim Husein menerangkan sekolah rakyat saat ini dijalankan oleh Kementerian Sosial. Karenanya, Dinsos KLU telah menyiapkan beberapa langkah untuk mensukses program tersebut. “Pertama kami menghadap ke pemda untuk meminta lahan, sesuai dengan juknisnya. Untuk sekolah rakyat ini membutuhkan lahan dari minimal 5-10 hektare, karena berkonsep boarding school,” ujarnya, Jumat (11/7).
Sekolah rakyat ini tidak hanya menyiapkan ruang belajar, tetapi ada asrama siswa, sarana ibadah dan fasilitas pendukung lainnya. Mengingat ini maka dibutuhkan lahan minimal 5 hektare, Pemda KLU pun memberikan lahan seluas 6 hektare yang dapat dipergunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat itu di Lombok Utara.
“Kami diberikan lahan seluas 6 hektare yang berlokasi di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan. Begitu kami mendapat izin rekomendasi dari pemda maka kami mensurvei secara internal lahannya,” terangnya.
Kemudian, membuat proposal mini yang dialamatkan ke Kemensos terkait dengan usulan sekolah rakyat dari kabupaten Lombok Utara. Tidak berselang lama, dalam kurun waktu 2 minggu setelah pengajuan proposal ada jawaban diberikan. “Di NTB paling respon saat itu ada 3 daerah, pertama Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya kami penuhi berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan. Selesai itu kami dipanggil kemensos dan PUPR juga untuk kaitan dengan sekolah rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, setelah lokasi di survei dan diverifikasi oleh pusat, ada beberapa yang kembali dilengkapi. Yakni diminta selesaikan sempadan pantai dengan jarak 100 meter dari pantai, setelah itu kaitan dengan sempadan Sungai, karena lokasi lahan ini berada didekat bidang Sungai dan pantai. Meskipun Sungai mati, tapi harus tetap mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat.
“Saat ini Lombok Utara sudah disetujui untuk pembangunan sekolah rakyat, kalau tidak ada kendala, informasi dari Kementerian Sosial pada Agustus ini sudah mulai dibangun, dan kalau tidak ada halangan maka di tahun 2026/2027 kita sudah menerima calon siswa baru untuk sekolah rakyat,” bebernya.
Meskipun sudah ada beberapa daerah melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan kami di Lombok Utara tidak bisa tahun ini karena ada kendala, sehingga mendapat bagian di tahap II pembangunan sekolah rakyat dan itu dibangunkan dari nol oleh pemerintah pusat.
“Semuanya dibebankan oleh pemerintah pusat, dari bangunan, fasilitas dan sebagainya, sehingga sekolahnya gratis untuk masyarakat kita. Dari informasi yang ada kalau tidak salah membutuhkan Rp100 miliar untuk membangun sekolah ini. Perlu diingat ini sekolah punya pemda bukan dinsos,” tegasnya.
Nantinya sekolah rakyat ini akan mengampu jenjang SD, SMP dan SMA dengan ruangan kelas 36 rombongan belajar (rombel). Satu kelas akan menampung sebanyak 25 orang. “Kurang lebih sekitar 900 siswa yang kita akomodir, tentu siswa ini kita ambil dari kondisi masyarakat kita yang desil 1 atau miskin ekstrem dan miskin, ini yang akan jadi peserta didik kita, karena ini baru mulai ya tentu kita akan jemput bola,” katanya.
Menurutnya, sekolah rakyat ini adalah jawaban dari persoalan yang di Lombok. Apalagi sekolah rakyat adalah sekolah khusus yang mana diperuntukkan bagi masyarakat yang berkategori miskin, baik itu ekstrem ataupun miskin. “Untuk memutus mata rangkai kemiskinan bukan hanya dalam bentuk bantuan stimulan saja, seperti bansos dan sebagainya, tetapi yang dibutuhkan lewat investasi panjang seperti pendidikan ini,” pungkasnya. (dpi)
