Lombok Utara (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat angka stunting yang cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB. Upaya percepatan penurunan angka stunting itu pun menjadi tantangan yang perlu dukungan semua pihak, terutama untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat.
Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan progres penurunan angka stunting di kabupaten tersebut dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren baik, di mana setiap tahunnya sekitar 4-5 persen angka stunting turun. Saat ini stunting di Gumi Tioq Tataq Tunaq itu sebesar 19,3 persen dengan absolut 3823 orang.
Harapannya, di 2024 mendatang angka stunting di KLU bisa memenuhi target hingga 14 persen. “Tentunya kolaborasi semua pihak, bagaimana melakukan intervensi di wilayah kami, baik dari NGO, pemerintah pusat, provinsi maupun kementerian lembaga mengambil peran dalam melengkapi kekurangan-kekurangan kami, sehingga semua pihak bisa berkolaborasi di dalam percepatan percepatan penurunan stunting,” ungkap Danny, Kamis (7/9).
Dikatakan, target nasional stunting di 2024 sebesar 14 persen dan wasting 5,2 persen dengan absolut 1028 orang, sementara target wasting KLU adalah 5,6 persen di 2023 ini. Sedangkan underweight 19,2 persen dengan absolut 3802 orang. Angka ini melampaui target kabupaten 15,8 persen di tahun 2023.
“Kecamatan Bayan merupakan kecamatan dengan angka stunting tertinggi di KLU yaitu 27 persen dengan kasus tertinggi ada di Desa Senaru 30,8 persen. Ini persoalan kita bersama, pernikahan dini menjadi salah satu juga faktor di dalam anak stunting. Tidak siap secara mental, ekonomi, fisik,” terangnya.
Kendati demikian, guna menekan angka stunting di KLU terutama wilayah yang memang tinggi angka stuntingnya, di beberapa desa telah mengeluarkan perdes (peraturan desa) terkait pencegahan pernikahan dini. “Ini juga menjadi salah satu pencegahan kami. Kemudian intervensi di beberapa opd kita lakukan dengan sosialisasi. Semua OPD harapannya bisa bergerak untuk percepatan stunting,” imbuhnya.
Pencegahan dan penanggulangan stunting di KLU secara komprehensif melibatkan seluruh pemerintahan maupun swasta baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai tingkat desa dan dusun berupa intervensi spesifik maupun sensitive. “Jadi stunting bagaimana kita terus melakukan sosialisasi karena banyak masyarakat memang menganggap stunting masalah Kesehatan, tetapi ini adalah masalah semua pihak di dalam melakukan intervensi,” terangnya.
Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya, penyediaan sarana prasarana pengukuran terstandar untuk seluruh posyandu yang ada oleh Dinas Kesehatan yang saat ini sedang dalam proses distribusi program bulog peduli gizi di Desa Senaru. “Desa Senaru sebagai lokus penanganan pemberian beras Fortifikasi oleh Bulog yang merupakan salah satu upaya perbaikan gizi khususnya sasaran balita stunting,” tandasnya. (dpi)
