Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyiapkan anggaran Rp400 juta untuk normalisasi drainase dan pembangunan los ikan di Pasar Tanjung pada tahun ini. Perbaikan dilakukan menyusul kondisi drainase yang tersumbat serta fasilitas los ikan yang dinilai tidak layak bagi para pedagang.
Kabid Perdagangan Diskoperindag KLU, Harianto, mengatakan salah satu persoalan utama di pasar tersebut adalah sistem drainase yang tertutup tanpa lubang kontrol sehingga sedimen pasir dan sampah menumpuk dan sulit dibersihkan. Kondisi selokan yang kotor dan tertutup juga menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang dan warga pasar.
“Saya lihat di atas itu penuh sampah dan pasir. Pedagang tidak berani (membersihkan) karena ada ular piton sebesar betis di sana,” ungkapnya, Senin (9/3).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Diskoperindag berencana melakukan normalisasi drainase dari bagian depan hingga belakang pasar. Selain itu, akan dipasang penutup drainase dengan sistem grill atau lubang kontrol agar pembersihan dapat dilakukan secara berkala.
“Biarpun dia terbuka atau mungkin pakai grill pembatas, yang penting begitu ada sampah atau pasir masuk, tanah masuk bisa kami angkat. Biar kami kelola sendiri nanti, supaya dia tetap jalan. Daripada seperti ini tertutup, kami tidak bisa apa apakan,” tuturnya.
Harianto menjelaskan anggaran Rp400 juta tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan fisik, masing-masing untuk pembangunan los ikan dan normalisasi drainase pasar.
“Masing-masing paket dianggarkan Rp200 juta, itu sudah termasuk biaya pengawasan. Jadi untuk fisik murninya sekitar Rp178 juta per paket. Memang kecil, jadi kita fokuskan seberapa dapatnya untuk menangani yang paling urgent,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana menutup tembok bagian belakang pasar yang mengarah ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) karena dinilai menjadi sumber penumpukan sampah. “Kemungkinan akan kami tembok, paling hanya akses arko saja yang kami kasi lewat antar daging ke dalam pasar,” terangnya.
Ia mengakui kebutuhan anggaran untuk pembenahan pasar di KLU sebenarnya mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun karena keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia sambil mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat.
“Karena ruang fiskal Pemda terbatas, kita maksimalkan yang ada. Namun, kami tidak tinggal diam. Kami terus berusaha menjemput dana dari Kementerian Perdagangan, baik melalui dana Tugas Pembantuan (TP) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Proposal sudah kami ajukan,” imbuhnya.
Diskoperindag menargetkan pekerjaan fisik di Pasar Tanjung dapat mulai dilaksanakan setelah Hari Raya Lebaran tahun ini apabila proses perencanaan berjalan tanpa kendala. “Tahun ini sudah jelas mulai dilakukan pengerjaannya, tinggal kami perencanaannya saja. Mungkin setelah lebaran baru bisa digarap,” pungkasnya.
