Lombok Utara (Inside Lombok) – Permintaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), terutama di Kecamatan Kayangan dan Bayan, meningkat meski saat ini tengah memasuki musim kemarau basah. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan pasokan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi di beberapa desa.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Zaldi Rahadian, mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini wilayah tersebut mengalami kemarau basah dengan curah hujan yang masih terjadi di beberapa titik. Namun demikian, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap tinggi.
“Kalau apa yang disampaikan masyarakat, khusus wilayah timur, satu hari paling tidak dana yang dibutuhkan Rp300 ribu untuk beli air satu tangki. Itupun kalau bisa cukup untuk seminggu,” ujarnya, Kamis (9/10).
Zaldi menjelaskan, terdapat 37 desa yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) daerah terdampak kekeringan. Wilayah Kayangan dan Bayan menjadi daerah dengan permintaan air tertinggi, sementara di Kecamatan Gangga permintaan tetap muncul meski turun hujan karena kualitas air pipa yang tidak layak.
“Daerah yang terdampak ada 37 desa, di wilayah timur yang kita fokus, mulai Kayangan, Bayan. Gangga juga unik, pada saat hujan mereka malah minta, karena air yang masuk ke pipa masyarakat tidak layak, sebab airnya ada kotoran,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD KLU bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Bank NTB Syariah yang rutin menyalurkan air bersih setiap Sabtu dan Minggu selama sebulan terakhir, serta PMI yang turut membantu distribusi air di beberapa titik.
“Saya pun dihubungi Sabtu-Minggu untuk meminta suplai air bersih. Segala cara kita lakukan, kalau armada kita belum memenuhi tidak bisa semua tercover. Kita harapkan teman-teman yang lain yang memiliki armada, termasuk pelaku usaha, ikut berperan aktif di lokasi masing-masing,” imbuhnya.
Zaldi menegaskan, pengiriman air tangki hanya menjadi solusi sementara. Menurutnya, persoalan kekeringan harus diatasi dengan intervensi struktural sesuai dokumen Rencana Aksi Kekeringan (KRB) yang telah disusun bersama organisasi perangkat daerah (OPD). “Pada saat kita menyusun dokumen KRB, di situ sudah jelas sebenarnya poin-poinnya. OPD-OPD ini kita selalu undang bersama-sama menyusun dokumen, siapa berbuat apanya jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah pemasangan jaringan pipa agar air dapat mengalir langsung ke pemukiman warga. Selain itu, BPBD KLU juga berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR yang berencana memberikan hibah mobil tangki air kepada pemerintah daerah. BPBD sedang menyiapkan dokumen administrasi untuk merealisasikan hibah tersebut.
