Lombok Utara (Inside Lombok) – Impian Gili Meno untuk mendapatkan pasokan air bersih melalui pipa bawah laut dari Gili Air nampaknya harus tertunda. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat merealisasikan proyek ambisius ini. Bukan karena kurangnya keinginan, melainkan karena dua kendala utama yakni keterbatasan anggaran dan defisit debit air yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, Rangga Wijaya menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait ketersediaan anggaran untuk proyek pemasangan pipa bawah laut tersebut. “Saya tegaskan, belum ada alokasi anggaran khusus untuk proyek tersebut. Berita yang menyatakan anggaran sudah tersedia itu tidak benar,” ujarnya, selasa (15/7).
Dikatakan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan demikian. Justru, yang sudah dilakukan oleh PUPR KLU adalah sebatas kajian dan analisis awal terkait rencana tersebut. Sementara untuk penganggaran pemasangan pipa bawah laut itu sendiri, hingga kini belum tersedia. “Kami baru sebatas melakukan kajian dan analisis. Kalau disebutkan anggarannya sudah tersedia, itu keliru,” katanya.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian dan analisis PUPR, pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno dinilai belum layak dilakukan saat ini. Alasan utamanya adalah kondisi ketersediaan debit air yang ada saat ini tidak cukup untuk dialirkan ke Gili Meno. Rencana ini baru bisa dipertimbangkan jika ada penambahan debit air baru dari sumber yang berbeda. “Debit air yang ada sekarang ini tidak mampu mengalirkannya ke Gili Meno. Di luar wilayah Gili saja, masih banyak daerah belum terlayani oleh PDAM,” tuturnya.
Kemudian, ketersediaan air di daratan KLU pun masih mengalami defisit, terutama di Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Beberapa desa dan dusun seperti Dusun Pengembuk (Desa Sokong), Desa Sigar Penjalin, Desa Menggala, Desa Malaka, dan Desa Pemenang Barat, hingga kini belum menikmati layanan PDAM. Sementara, pemerintah KLU saat ini lebih memprioritaskan implementasi teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). “Teknologi ini sebagai solusi yang paling tepat, baik untuk jangka pendek maupun panjang, dalam memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan kecil,” ungkapnya.
Pemilihan SWRO bukan tanpa alasan. Teknologi ini dianggap paling cocok untuk wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber daya air tawar. Selain itu, penggunaan SWRO juga dinilai dapat mempermudah pengembangan infrastruktur, baik dari segi penganggaran maupun waktu pengerjaan. Diakui pembangunan infrastruktur air bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Untuk itu, pola kerja sama dengan pihak ketiga melalui teknologi SWRO menjadi pilihan strategis. Kebutuhan anggaran untuk proyek-proyek semacam ini tidaklah sedikit, bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.
Disisi lain, Sekretaris BPBD KLU, Nyoman Juliada, mengatakan berdasarkan data kekeringan tahun 2024, puluhan dusun di KLU masih menghadapi masalah kekurangan air bersih. Dusun-dusun tersebut meliputi, Otak Lendang, Akar-Akar Selatan, Terbis, Batu Gembung, Embar-Embar, Pawang Timpas Barat, Pawang Timpas Timur, Temuan Sari, Gegurik, Munder, Blencong, Pawang Kunyit II, dan Pawang Kunyit I. Jeruju, Bagek Nunggal, Pengadang Baru, Barong Birak, Lendang Gagak, Telaga Longkak, Segenter, Boyotan Proyek, Montong Gedeng, Pawang Baturan, Salut Barat, Tunjang Besi, Mursinjong, Lokok Beru, Sambik Rindang, Tanak Sebang, Gubuk Baru, Selengen, Panggung Barat, Kerta Raharja, Gitak Demung, Penjor, Telaga Maluku, Duria, Sejuik, Montong Pal, Rempek, Murpayung, Rangsot Timur, Tuti, Kopang, Gol, Lebah Sari, Menggala Timur, Menggala Barat, Menggala, Koloh Tanjung, Terengan Tanak Ampar, dan Kakol Karang Bangket. “Data kekeringan saat ini masih sama seperti tahun 2024 lalu (belum ada perubahan, red),” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga Dusun Waker, Desa Santong Asli, kecamatan Kayang, Diarta, mengatakan bahwa air bersih merupakan kebutuhan utama bagi keluarganya. Bahkan diharapkan dari PDAM untuk mendistribusikan airnya ke masyarakat sekitar, sehingga ketersedian air mencukupi, terlebih ketika kekeringan melanda. Tidak hanya di wilayahnya tetapi di beberapa wilayah yang memang membutuhkan air. Baru pada kawasan wisata dan lainnya. “Saya setuju saja kalau PDAM memprioritaskan masyarakat sekitar (untuk bisa menjadi pelanggan PDAM,red), karena masyarakat disini sangat membutuhkan,” ujarnya. (dpi)
