Lombok Utara (Inside Lombok) – Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan publik setelah sejumlah mahasiswa dan masyarakat menggelar hearing dengan pihak RSUD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) KLU mengakui layanan RSUD KLU belum berjalan maksimal akibat sejumlah kendala internal.
Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. Lalu Bahrudin, menyampaikan bahwa hasil bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan menemukan adanya hambatan koordinasi dan distribusi informasi antara manajemen dan tenaga teknis pelayanan. Menurutnya, regulasi baru dari BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan sering kali hanya diterima di tingkat manajemen dan tidak tersosialisasi secara menyeluruh ke petugas lapangan.
“Memang masih ada beberapa disana (miskomunikasi, red) terutama sekali mungkin komunikasi antar manajemen dengan teknis yang di pelayanan. Biasanya kalau ada pertemuan yang menerima informasi itu ada di teman-teman manajemen, ini harusnya sesegera mungkin diteruskan ke bagian teknis,” ujarnya, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, ketidaksampaian informasi tersebut kerap memicu kesalahpahaman saat petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Kadang-kadang si A (yang tahu aturan,red) ini tidak pernah melaporkan ke direktur atau mensosialisasikan kembali. Jadinya yang tau aturan hanya satu, sementara yang lain tidak tau. Tatkala yang lain berinteraksi dengan masyarakat yang tidak tau aturan, ini pasti akan miss informasinya ke masyarakat,” ungkap Bahrudin.
Terkait kualitas layanan secara umum, dr. Bahrudin mengakui pelayanan RSUD KLU belum sepenuhnya optimal. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh dan saat ini tengah dilakukan perbaikan secara bertahap.
“Terus terang saya sampaikan, pelayanan kita belum maksimal. Tapi itu artinya tidak secara keseluruhan. Tapi ada beberapa dan ini harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan teman-teman,” tuturnya.
Dinkes KLU berharap RSUD KLU dapat memberikan pelayanan yang paripurna dan komprehensif kepada masyarakat. Meski diakui perubahan tidak bisa dilakukan secara cepat, upaya pembenahan disebut sudah mulai berjalan.
“Kami dari Dinas Kesehatan berharap pelayanan (RSUD) ini paripurna artinya komprehensif, seperti yang disampaikan pak direktur, tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi minimal ada upaya untuk itu (maksimalkan pelayanan,red),” pungkasnya.
