Lombok Utara (Inside Lombok) – Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga triwulan II tahun 2025 baru mencapai Rp451,9 miliar atau 36,15 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp1,2 triliun.
Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target, sementara waktu tersisa hanya beberapa bulan sebelum tahun berakhir. Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) KLU, Evi Winarni, menyebut kendala utama adalah dominasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Sementara itu, perusahaan besar yang ada tidak banyak melakukan penambahan modal, pembangunan, atau pembelian mesin baru. “Di KLU memang tidak terdapat perbaikan atau pengembangan signifikan terhadap investasi yang ada. Artinya, pengembangan bangunan, alat mesin, atau penambahan modal itu tidak dilakukan,” ujarnya, Senin (22/9).
Evi menambahkan, pihaknya hanya berwenang mencatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal di bawah Rp5 miliar. Data Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi di atas Rp5 miliar masih menunggu dari provinsi dan biasanya baru diterima pada akhir semester II.
Evi juga menyoroti hambatan investasi sektor pariwisata, khususnya di kawasan Gili, akibat penundaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di tingkat pusat. Kondisi tersebut membuat investor belum bisa mengembangkan usahanya. “Bagaimana mereka mau mengembangkan investasinya, ketika pengembangan atau bangun baru harus di-KKPR dari pusat? Sementara KKPR itu di-holding di tingkat pemerintah pusat,” bebernya.
Meski sektor pariwisata dominan, kontribusi terbesar investasi nasional berasal dari sektor pertambangan, yang pencatatannya bukan kewenangan KLU. Secara nasional, target investasi KLU ditetapkan Rp1,8 triliun, sementara target RPJMD daerah sebesar Rp1,2 triliun. Hingga kuartal kedua, realisasi nasional baru mencapai 25,11 persen.
“Kalau target RPJMD bisa (tercapai, red). Tetapi, kalau target nasional, kami juga belum tahu. Karena secara nasional, yang diakumulasi itu adalah target Rp61 triliun dan yang terbesar memang dari sektor pertambangan,” pungkas Evi.
