Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan stok beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) saat ini mencapai 51 ton dan berada dalam kondisi aman. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam maupun kondisi darurat pangan di wilayah KLU.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi, mengatakan total stok beras CPP berasal dari pengadaan terbaru sekitar 42 ton serta sisa cadangan tahun sebelumnya sekitar 9 ton. Seluruh beras tersebut dipastikan layak simpan dan siap digunakan apabila diperlukan.
“Jadi total cadangan beras CPP yang kita miliki saat ini sekitar 51 ton. Insyaallah aman. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana di KLU, sehingga CPP ini tidak perlu dikeluarkan dan cukup menjadi cadangan saja,” ujarnya, Rabu (24/12).
Tresnahadi menjelaskan, mekanisme penyaluran CPP dilakukan secara ketat dan terukur. Penyaluran hanya dilakukan ketika terjadi bencana atau kondisi darurat, diawali dengan laporan dan permohonan dari pemerintah desa atau kecamatan kepada pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh instansi terkait.
Setelah proses verifikasi, penyaluran CPP harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau pejabat yang berwenang. Beras kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintah desa. “Stok ini khusus untuk kondisi darurat atau bencana alam. Kami sudah siapkan mekanismenya, mulai dari laporan desa hingga persetujuan Bupati,” tuturnya.
Ia menegaskan keberadaan CPP merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat saat terjadi situasi darurat. Terkait kualitas beras, DKP3 KLU memastikan seluruh stok disimpan sesuai standar penyimpanan sehingga mutunya tetap terjaga. “Insyaallah aman karena kita simpan dengan baik. CPP ini juga akan menjadi stok untuk tahun depan,” pungkasnya.
