Lombok Utara (Inside Lombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperkuat fasilitas kesehatan di tingkat desa. Pada Oktober 2025, Dinkes KLU kembali menyalurkan tiga unit ambulans desa, memperluas jangkauan layanan darurat bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Kepala Dinkes KLU, Baharudin, mengatakan penyerahan unit terbaru ini menjadikan total ambulans desa yang telah didistribusikan pemerintah daerah (Pemda) KLU mencapai angka 43 unit. Program ini merupakan komitmen Pemda untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menekan angka kesakitan di tengah masyarakat.
“Sampai dengan 20 Oktober 2025 kemarin, kita telah menyerahkan tiga unit mobil ambulans desa kepada Desa Santong Mulia, Gili Indah, dan Segara Katon. Semua unit diserahkan dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya, Selasa (21/10).
Lebih lanjut, tujuan utama dari program ini adalah memastikan setiap desa memiliki akses cepat terhadap transportasi medis. Pemda memberikan ambulans ini agar dapat dimanfaatkan oleh desa untuk membantu masyarakat di wilayahnya.
“Ini sejalan dengan target kita untuk meningkatkan derajat kesehatan serta menurunkan angka kesakitan,” terangnya. Dengan bertambahnya unit ambulans, diharapkan mobilitas dan sistem rujukan pasien dari desa ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Meskipun saat ini alokasi ambulans masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan jumlah desa yang ada. Ia menegaskan bahwa penentuan kriteria prioritas desa penerima bersifat inklusif. “Untuk kriteria prioritas khusus tidak ada, karena semua tergantung anggaran dan jumlah desa yang harus kita penuhi,” jelasnya.
Dinkes KLU menekankan bahwa setelah unit diserahkan, tanggung jawab operasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa. Dimana diperlukan juga peran aktif pemerintah desa dalam pemeliharaan fasilitas vital ini.
“Terkait pengawasan ambulans desa, baik kelayakan pakai maupun fungsi optimal, segala tanggung jawab teknis maupun operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa,” pungkasnya. (dpi)
