Lombok Utara (Inside Lombok) – Pada bulan suci Ramadan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer sedikit kelonggaran. Karena jam kerja mereka hanya sekitar 7,5 jam saja, dimulai pukul 07:30-15:00 wita. Terkait dengan hal itu, Wakil Bupati Lombok Utara (KLU), Kusmalahadi Syamsuri mengingatkan meskipun ada penyesuaian jam kerja, pelayanan publik tidak boleh terganggu.
“Puasa itu salah satu ibadah bukan sebagai alasan terlambat masuk kantor. Yang penting pelayanan jangan sampai terganggu,” ujarnya, Jumat (7/3). Kendati demikian, pihaknya masih saja ada ditemukan ASN dan tenaga honor terlambat masuk kantor maupun tidak hadir.
Hasil penemuan ini ditemukan setelah dilakukan sidak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemda KLU. Untuk itu, terkait dengan absensi ASN, pihaknya telah melakukan pengawasan lebih ketat. “Terkait dengan kawan kawan kita, kami sudah memanggil beberapa OPD untuk memberikan peringatan awal, kita tidak mungkin langsung menindak karena aturan, mungkin secara lisan kita berikan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan kehadiran ASN dan tenaga honorer dan masih ada saja ditemukan yang tidak hadir. Hal ini sama seperti sidak dilakukan beberapa waktu lalu. “Saya juga mampir ke rumah sakit juga menemui hal yang sama. Jadi ada beberapa kawan kawan yang ASN yang belum hadir,” ucapnya.
Untuk itu, kondisi ini yang harus segera diperbaiki. Di awal akan memberikan teguran dan pihaknya akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dalam ini perlunya kesadaran dari setiap ASN dalam menjaga kedisiplinan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. “Kami berharap agar menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.
Sementara itu, dengan adanya kelonggaran jam kerja dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan seluruh ASN di Lombok Utara dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab selama Ramadan, tanpa mengabaikan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Intinya, pelayanan masyarakat harus tetap terjaga dengan baik, dan harus tetap memberikan contoh yang baik dalam disiplin kerja,” pungkasnya. (dpi)
