Lombok Utara (Inside Lombok) – Aksi sejumlah wisatawan mancanegara yang membersihkan sampah di pesisir Pantai Gili Trawangan menjadi sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (9/1) tersebut memunculkan perhatian terhadap persoalan pengelolaan sampah dan tata kelola pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Tumpukan sampah plastik, kayu, dan limbah aktivitas wisata terlihat di kawasan pesisir yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Kondisi tersebut mendorong wisatawan asing turun langsung membersihkan area pantai, yang kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU), Abed Aljabiri Adnan, menilai aksi wisatawan tersebut sebagai indikator lemahnya pengelolaan pariwisata daerah. Ia menyebut peristiwa itu menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dalam menjaga kebersihan destinasi unggulan.
“Ketika wisatawan mancanegara harus membersihkan pantai kita sendiri, itu adalah tanda paling jujur dari kegagalan tata kelola. Ini bukan soal malu atau tidak, tapi soal ketidakmampuan Dinas Pariwisata menjalankan fungsi dasarnya,” ungkapnya.
KBMLU juga menyoroti belum adanya sistem pengelolaan sampah yang dinilai memadai di Gili Trawangan, meskipun kawasan tersebut merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan kebijakan berpotensi berdampak pada citra pariwisata KLU di tingkat internasional.
“Jika kondisi ini dibiarkan, pariwisata KLU hanya akan hidup dari nama besar masa lalu, sementara kualitasnya terus merosot,” tuturnya.
Ia menyebut persoalan sampah yang berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. KBMLU berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan pariwisata di Gili Trawangan agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga.
“Fenomena ini harus menjadi titik balik. Jangan sampai Gili Trawangan benar-benar kehilangan reputasinya sebagai destinasi unggulan dunia hanya karena buruknya kinerja birokrasi,” pungkasnya.
