Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram menjadi tujuan para anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng). Masih banyaknya anjal dan gepeng ini dinilai berbanding lurus dengan jumlah satgas sosial yang memang terbatas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zaitun mengatakan selama ini satgas sosial sudah bekerja. Namun belum bisa menangani dengan maksimal. “Mungkin kurang banyak. Karena memang mereka sif-sifan,” katanya, Rabu (23/8) siang.
Meski sudah dilarang, anjal dan gepeng yang berkeliaran sangat paham dengan jadwal para petugas satgas sosial, sehingga seperti main kejar-kejaran. Selain itu, khusus untuk anjal yang turun ke jalan baik minta-minta maupun berjualan di setiap simpang sudah memiliki koordinator.
“Ya jadi salah satu caranya dengan menambah jumlah satgas dan fasilitas untuk patroli,” saran Ketua Komisi V DPRD Kota Mataram tersebut. Sementara untuk posko pantau di lokasi-lokasi rawan, lanjut Zaitun, mengatakan harus didukung dengan penambahan jumlah personel satgas sosial.
Menurutnya, keterbatasan personel satgas sosial saat ini dengan lokasi yang cukup luas tidak bisa dipantau dengan maksimal. “Itu makanya kan, dengan personel mereka kurang akan sulit untuk membagi personel di situ, dan fasilitas juga untuk operasional juga untuk mereka melaksanakan tugas dengan maksimal,” katanya.
Diakui, maraknya anjal dan gepeng di Kota Mataram juga terjadi di daerah lain. Dilema petugas di lapangan sambung Zaitun karena jalan raya merupakan lokasi yang cukup rawan terjadi kecelakaan, sehingga penanganan yang dilakukan harus sangat hati-hati.
“Yang jualan ini kan kadang kan anak-anak. Kalau dikejar kan harus hati-hati kan bisa lari di tengah jalan dan rawan ditabrak. Itu semua harus dipikirkan,” katanya. Selain itu, pihaknya juga menerima informasi anjal dan gepeng yang beroperasi di Kota Mataram seringkali berasal dari luar kota.
Pihaknya pun menyarankan agar penanganan persoalan tersebut harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya di luar Kota Mataram. Dengan begitu, penanganan terhadap anjal dan gepeng bisa ditangani bersama. “Harus ada komunikasi juga lintas pemerintah kabupaten,” katanya. (azm)
