Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar pada APBD murni tahun 2026 untuk mengantisipasi dan menangani dampak bencana. Anggaran tersebut disiapkan oleh Pemkot Mataram di Mataram pada Jumat (23/1/2026) dan nilainya sama dengan alokasi BTT tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan pada tahun 2025 dana BTT yang dialokasikan sebesar Rp5 miliar terserap sekitar Rp3 miliar lebih. “Dana BTT tersebut sudah kami siapkan pada APBD murni Kota Mataram tahun 2026,” ujar Alwan Basri di Mataram,” Jum’at (23/1/2026).
Selain mengandalkan APBD, Pemkot Mataram juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR) serta melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyiagakan bantuan jika terjadi bencana besar.
“Untuk penanganan dan antisipasi bencana saat ini masih mengandalkan anggaran rutin yang tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” katanya.
Langkah antisipasi bencana dilakukan oleh OPD teknis sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) difokuskan pada pembersihan, pengerukan sedimen, dan pengangkatan sampah di sungai serta saluran untuk meminimalkan risiko banjir.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan perantingan pohon di sejumlah ruas jalan guna mencegah pohon tumbang, dengan dukungan BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dalam penanganan dampak cuaca ekstrem.
Alwan menjelaskan, kondisi dampak bencana saat ini masih dapat ditangani oleh OPD teknis penggunaan anggaran rutin. “Kondisi dampak bencana saat ini masih bisa tangani OPD teknis, jadi kami pakai dana rutin yang ada di OPD masing-masing,” katanya.
Pemkot Mataram saat ini masih berada pada status siaga darurat bencana. “Status kebencanaan Mataram sekarang masih siaga. Kami sudah diminta BPBD membuat status itu dari awal agar dana bisa dicairkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” katanya.
Hingga kini, dana BTT tahun 2026 sebesar Rp5 miliar belum dicairkan karena kondisi masih tertangani, dan Pemkot berharap langkah antisipasi dini dapat menekan dampak kerugian masyarakat selama musim hujan berlangsung.
