Mataram (Inside Lombok) – Komisi III DPRD Kota Mataram menyoroti persoalan sampah yang terjadi saat ini. Pasalnya, akibat pembatasan pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok, saat ini terjadi penumpukan di TPS Sandubaya.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Abd. Rachman mengatakan persoalan sampah di Kota Mataram tidak bisa diatasi hanya dengan sistem lama atau hanya pembuangan ke TPAR Kebon Kongok. Artinya, Kota Mataram harus mulai memikirkan sistem pengelolaan sampah dengan cara modern.
“Ini menjadi problem karena pemerintah tidak aware tentang perubahan situasi terkait dengan pembuangan sampah itu,” katanya Jum’at (25/4) siang. Ia mengatakan, penanganan sampah di Kota Mataram harusnya menjadi program prioritas Pemkot Mataram. Karena melihat wilayah Kota Mataram yang terbatas sehingga penanganan sampah harus berbasis teknologi.
“Ini harusnya menjadi program prioritas agar tidak kondisi seperti hari ini. Kita sudah seharusnya menggunakan teknologi modern pengelolaan sampah. Ini dibutuhkan karena produksi sampah yang besar,” ungkapnya.
Selama ini menurutnya semua program dianggap prioritas. Komisi III DPRD Kota Mataram mendukung program Dinas Lingkungan Hidup melakukan perencanaan yang maksimal terhadap penanganan sampah. “Karena mau tidak mau kita sebagai ibu kota Provinsi NTB menjadi tujuan destinasi dan ini menjadi perhatian kita,” katanya.
Ia mengatakan, jika kondisi saat ini dibiarkan saja maka bisa menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat. Sementara terkait dengan teknologi pengelolaan sampah yang bisa diterapkan, Komisi III DPRD Kota Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif.
Beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang berhasil dalam pengelolaan sampah menggunakan teknologi. Artinya, Pemda bisa melakukan study tiru bagaimana pengelolaan sampah tersebut.
“Bisa lakukan studi banding. Karena banyak kan daerah-daerah yang sudah bisa menangani sampah ini. Mana lokasi yang dilakukan study tiru bisa menghasilkan formula yang bisa direalisasikan di Kota Mataram,” katanya.
Ia mengatakan, sementara untuk lokasi pembuangan, Pemkot Mataram harus melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Lombok Barat. Karena di Kabupaten Lombok Barat masih banyak lahan yang bisa digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. “Segala bentuk rencana bisa diakomodir kedua belah pihak. Karena Lombok Barat juga pasti ada kebutuhan di Kota Mataram. Jadi ini symbiosis mutualisme,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan TPST di Kebon Talo Kecamatan Ampenan masih belum direalisasikan. Kota Mataram dinilai terlalu mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. “Permasalahan kan selama ini kita tergantung dari pemerintah pusat. Tapi paling tidak anggaran yang ada di daerah ini dikelola dengan maksimal,” tegasnya. (azm)
