Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan kantor wali kota baru yang diberi nama Bale Mentaram akan mulai ditempati pada 2026. Pengoperasian gedung dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan aktivitas pemerintahan ditargetkan sudah berjalan sejak awal tahun depan. Pada tahap awal, sejumlah OPD strategis akan dipindahkan lebih dulu ke Bale Mentaram.
“Kami ingin sejak awal tahun depan sudah ada aktivitas pemerintahan di sana. OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik akan menjadi prioritas,” ujarnya, Senin (30/12).
Bale Mentaram berdiri di atas lahan seluas 2,17 hektare di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pembangunan tahap pertama berupa gedung utama telah rampung dan dinyatakan selesai melalui proses provisional hand over (PHO). “Langkah ini diambil agar gedung yang telah selesai dibangun tidak terbengkalai dan dapat segera memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Mohan.
Pada tahap pertama, pembangunan gedung utama menelan anggaran sekitar Rp58 miliar. Pemkot Mataram selanjutnya menyiapkan pembangunan tahap kedua dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp60 miliar, sementara tahap ketiga masih dalam tahap perencanaan.
“Kantor ini kami harapkan menjadi simbol pemerintahan yang membanggakan masyarakat. Secara perlahan, kebutuhan akan kantor wali kota yang lebih terpadu mulai terjawab,” katanya.
Selain sebagai pusat administrasi pemerintahan, Bale Mentaram juga dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata ruang kerja yang lebih modern dan terintegrasi antar-OPD.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menyampaikan seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai. Saat ini hanya dilakukan pengangkutan material yang tidak terpakai. “Sudah semua dan sudah diuji coba AC, sound, dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Kita minta salah satu OPD pindah tergantung kebijakan pak Wali dan Sekda,” ujarnya.
