Mataram (Inside Lombok) – Ratusan aksi dari aliansi mahasiswa dan rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi kantor DPRD NTB Rabu (27/8) pagi. Para massa aksi membawa dua belas tuntutan salah satunya tolak tunjangan DPR dan dialihkan ke gaji guru dan dosen.
“Tunjangan DPR juga jadi salah satu tuntutan. Karena ini merujuk pada situasi pendidikan saat ini. banyak guru dan dosen yang belum sejahtera. Tetapi malah DPR yang naik tunjangannya,” jelas Ketua Bem Unram, Lalu Nazir Huda, Rabu (27/8) siang. Ia merasa prihatin dengan kondisi guru dan dosen saat ini. Sehingga tunjangan wakil rakyat ini seharusnya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Walaupun sampai beberapa hari ini belum tahu kejelasannya, apakah kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu sampai di daerah atau tidak,” katanya.
Massa aksi berasal dari berbagai kampus di Pulau Lombok, antara lain Universitas Mataram (Unram), Universitas Nahdlatul Wathan (UNW), Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Universitas Bumi Gora, STKIP Lotim, serta perwakilan masyarakat adat. Jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 800 orang. Perwakilan dosen, Ahmad Juanidi, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan mahasiswa. “Karena tidak hanya di satu titik ini saja, Makassar dan beberapa daerah di Pulau Jawa menunjukkan perlawanan juga,” ujarnya.
Perlawanan yang dilakukan merupakan kritikan terhadap kebijakan pemerintah dinilai tidak adil. “Ini adalah akumulasi dari banyak hal yang terjadi di belakangan ini di negeri kita. Jawaban yang kita inginkan adalah perubahan,” kata dosen FKIP Unram. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada yang berada di oposisi. Sehingga jawaban yang diberikan dari wakil rakyat hanya bersifat normatif. “Kalau dulu ada oposisi itu oke. Tapi sekarang sudah jelas mereka tidur seranjang dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaanya. Satu ranjang dan rakyat dikeluarkan dari ruang indah itu,” tegasnya.
Program MGB dinilai tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Karena jika diterapkan secara menyeluruh maka tidak akan efektif. “Bisa pindah misalnya anggaran MBG bisa dialihkan ke guru, sangat bisa untuk meningkatkan. Kalau di pelosok, banyak kawan kita yang tersiksa. Jeritan itu nyata, jangan dianggap sebagai suara sumbang saja,” katanya.
Kemudian massa aksi akhirnya ditemui oleh ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, sekitar pukul 14.00 wita. Ia menjawab beberapa tuntutan para massa aksi soal alokasi anggaran yang harus pro terhadap rakyat. “Alokasi dana jelas pro rakyat. Banyak program itu diberikan kepada rakyat termasuk peningkatan UMKM,” katanya.
DPRD NTB juga sudah menyampaikan hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkait laporan menu yang diberikan tidak layak konsumsi. Usulan tersebut akan disampaikan ke DPR RI. Diharapkan semua usulan didengar oleh ketua DPR RI, Puan Maharani, “Itu banyak sekali dan nanti teman-teman dari komisi yang akan jawab,” katanya.
