Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berencana menghibahkan sejumlah kendaraan dinas yang masih layak pakai serta melelang kendaraan lama menyusul peralihan penggunaan kendaraan konvensional ke mobil listrik di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelumnya, Pemprov NTB telah membagikan 72 mobil listrik kepada OPD pada Jumat (6/3/2026). Kendaraan tersebut disewa selama satu tahun dengan anggaran sebesar Rp14,7 miliar dan telah tiba pada pekan lalu.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik membuat pemerintah daerah perlu menata kembali aset bergerak berupa kendaraan roda empat. Kendaraan yang dinilai masih dalam kondisi baik akan dihibahkan, sementara kendaraan lama akan dilelang.
“Ada yang dihibahkan ke KI, PWI juga. Jadi yang masih bagus-bagus dihibahkan. Yang kurang bagus dilelang semua jadi tambahan pemasukan buat kita,” katanya.
Iqbal menjelaskan, salah satu alasan Pemprov NTB memilih menyewa mobil listrik adalah untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih hemat karena tidak memerlukan pembayaran pajak serta biaya pemeliharaan kendaraan yang relatif minim.
“Itu tinggal di cas saja. Tidak ada olinya dan sebagainya,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai lebih praktis karena pemerintah tidak perlu memikirkan perawatan kendaraan. Jika kendaraan mengalami kerusakan, kendaraan tersebut dapat langsung dikembalikan kepada penyedia layanan.
“Kalau rusak tinggal dikembalikan. Begitu tiga tahun ketinggalan zaman, bisa kita ganti lagi ke baru,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan pihaknya akan melakukan pemilahan aset kendaraan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hibah atau lelang.
“Intinya, aset itu harus memberikan nilai tambah. Yaa Insya Allah banyak yang akan dilelang. Tapi dinilai dulu. Dinilai oleh tim appraisal. Yang menentukan nilai kan mereka,” katanya.
