Mataram (Inside Lombok) – Dari 32 dapur Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) atau Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Mataram, lima di antaranya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum diizinkan beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan, mengatakan penerbitan SLHS ditargetkan rampung hingga 31 Oktober lalu. Namun, beberapa dapur belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Telah menerbitkan sebanyak 24 dari 32 dapur. Tiga dapur itu tidak wajib memenuhi sampai tanggal 31 Oktober karena dia beroperasional setelah surat edaran. Sementara lima dapur masih beroperasi karena kita masih melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” ujarnya, Senin (3/11) pagi.
Hasil inspeksi menunjukkan masih ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan sebelum penerbitan SLHS. “Masih perlu perbaikan. Kami belum bisa menerbitkan SLHS-nya. Kondisinya (dapur MBG, red) masih belum memenuhi standar,” katanya.
Dinas Kesehatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola dapur dan akan kembali melakukan IKL setelah perbaikan selesai. “Ada standar kita yang memang harus terpenuhi dari segi higenitasnya. Pasti bisa terbit SLHS asal pengelolanya memenuhi kriteria yang sudah kita persyaratkan,” jelas Emirald.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan menerbitkan SLHS jika rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan. Sedangkan keputusan penutupan operasional dapur yang tidak memenuhi syarat menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Penutupan tergantung dari BGN. Yang jelas kami tidak akan menerbitkan SLHS sebelum diperbaiki. Perbaikan itu misalnya untuk kebersihannya bukan dapurnya,” ujarnya.
SLHS menjadi syarat wajib bagi dapur MBG untuk dapat beroperasi. Tanpa sertifikat tersebut, dapur akan terus dipantau oleh BGN dan Dinas Kesehatan. “Ketika sudah siap dan meminta kami untuk kunjungan ya kita akan kunjungan,” tambah Emirald.
Ia menegaskan pemenuhan standar ini penting untuk menjamin makanan yang didistribusikan kepada penerima, termasuk peserta didik, balita, ibu hamil, dan menyusui, aman dikonsumsi. “Pemeriksaan penjamah kita lakukan tapi tidak semua. Karena yang penting adalah sumber air, sumber makanan itu yang paling banyak kita akan periksa,” tutupnya.
