Mataram (Inside Lombok) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda NTB untuk memberantas praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap warga NTB yang bekerja ke luar negeri.
Kepala BP3MI NTB, Ponco Indriyo, mengatakan pembentukan direktorat khusus TPPO di lingkungan Polda NTB menjadi momentum penting dalam penanganan kasus ketenagakerjaan migran. Menurutnya, keberadaan direktorat tersebut akan mempercepat proses hukum serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.
“Dengan adanya direktorat baru di Polda NTB yang menangani TPPO, kami memiliki mitra strategis untuk menindak tegas setiap pelanggaran ketenagakerjaan migran,” ujarnya, Kamis (8/1).
Dalam kerja sama tersebut, BP3MI NTB berperan sebagai penyedia data awal terkait dugaan keberangkatan PMI nonprosedural. Ponco menjelaskan, laporan sering diterima dari pemerintah desa maupun masyarakat mengenai warga yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi.
“Data inilah yang akan disuplai kepada kepolisian untuk memburu para oknum perekrut ilegal. Begitu ada indikasi keberangkatan nonprosedural, kami langsung back-up dengan data lapangan. Kami perlu membedah siapa aktor di balik rekrutmen tersebut dan bagaimana prosesnya,” terangnya.
Ia menyebutkan, tingginya minat masyarakat pedesaan di NTB untuk bekerja ke luar negeri masih kerap dimanfaatkan oleh calo atau perekrut ilegal. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta hak asasi PMI.
Selain penindakan hukum, BP3MI NTB juga terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi bekerja ke luar negeri. Menurut Ponco, pemahaman mengenai migrasi aman menjadi kunci menekan angka PMI nonprosedural.
“Kami BP3MI NTB juga terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri,” jelasnya.
Ponco menegaskan, sinergi antara BP3MI NTB dan Polda NTB merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran. “Sinergi ini adalah bentuk kehadiran negara. Tujuan akhirnya jelas, yakni memastikan seluruh warga NTB yang bekerja ke luar negeri menempuh jalur legal agar mereka pulang dengan selamat dan membawa kesejahteraan bagi keluarga,” pungkasnya.
