Mataram (Inside Lombok) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) baru di Nusa Tenggara Barat karena jumlah yang ada dinilai telah melebihi kebutuhan sasaran. Saat ini terdapat 732 dapur MBG yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, mengatakan jumlah dapur tersebut telah melayani penerima manfaat lebih dari 2,1 juta orang, sementara target penerima di NTB sekitar 1,9 juta orang. “Padahal kita di NTB penerimanya kisarannya 1,9 orang. Sehingga ada lansia yang menjadi penerima manfaat,” katanya, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan dari total 732 dapur yang ada, sebanyak 75 dapur belum beroperasi meskipun telah mengantongi izin. Dapur tersebut hanya menunggu proses operasional karena kelompok penerima manfaatnya telah ditetapkan. “Itu sudah mendapatkan izin dan tinggal tunggu operasi. Itu sudah ada kelompok penerima manfaatnya,” ujarnya.
Terkait keluhan distribusi SPPG di Pulau Sumbawa yang disebut belum merata, Gani menyatakan secara umum wilayah tersebut telah terjangkau program MBG. Namun pihaknya akan tetap melakukan pengecekan pada daerah yang tergolong wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Meski jumlah dapur MBG dinilai telah melebihi kebutuhan, ia memastikan kualitas dan kuantitas menu yang diberikan kepada penerima tetap menjadi perhatian utama. Pengawasan terhadap menu juga dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, instansi pemerintah, maupun masyarakat umum.
“Semua orang bisa mengawasi. Bahwa menu jangan sampai dikurangi baik ikut kualitas dan kuantitas sesuai dengan harga yang tertera,” katanya.
Untuk memastikan transparansi, BGN juga mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan setiap menu yang dibagikan mencantumkan harga serta kandungan gizinya. “Cantum harga di setiap menu,” ujarnya.
Ia menambahkan masyarakat juga dapat menyampaikan laporan apabila menemukan masalah terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang dibagikan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. “Kan sudah ada nomor pengaduan yang bisa dihubungi. Dan langsung diproses pengaduan,” katanya.
