Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, meminta agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dievaluasi. Hal ini dilakukan agar makanan yang disiapkan kepada ribuan peserta didik, benar-benar tercapai sesuai standar gizi yang ditentukan.
Erna mengatakan program yang digagas pemerintah pusat ini dikhawatirkan justru merugikan siswa. Karena makanan yang disajikan tidak layak konsumsi seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku, menerima banyak laporan dari orangtua murid. Di mana, makanan yang dibagikan kepada siswa sudah basi atau tidak segar. “Jangan sampai anak-anak kita malah sakit karena mengkonsumsi makanan tidak layak. Guru, pemerintah, dan Dinas Kesehatan harus serius mengawasi,” tegasnya, Selasa (12/8/2025).
Erna mengusulkan agar MBG yang didistribusikan, dialihkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga makanan. Dengan uang tersebut orangtua bisa membeli makanan sesuai selera dan kebutuhan gizi anak. Meski dalam bentuk uang tunai, sekolah dan petugas ahli gizi juga diharapkan tetap memantau kandungan gizi dari makanan yang dibawa oleh para siswa. “Dengan uang Rp10 ribu per anak, orangtua tahu apa yang disukai anaknya, apakah ayam, ikan, atau daging,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penyiapan makanan yang kurang baik sebelum didistribusikan. Hal ini berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa menurun bahkan ada yang tidak layak konsumsi. Dengan kondisi yang terjadi di lapangan, tujuan program tersebut menjadi sia-sia. “Kami temukan banyak sisa makanan menumpuk karena anak-anak tidak suka atau sudah basi,” katanya.
Ia menilai perlu adanya fungsi kontrol yang lebih ketat dari berbagai pihak termasuk Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan dilakukan ini agar pelaksanaan program MBG bisa sesuai harapan. Dengan begitu ia dapat memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi dari makanan yang didistribusikan. “Program ini baik, anggarannya besar, tapi jika pelaksanaannya buruk, kasihan anak-anak kita,” tegas Erna.
