Mataram (Inside Lombok) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp54.193.807 per jamaah. Untuk Embarkasi Lombok, biaya diperkirakan mencapai sekitar Rp56 juta karena jarak keberangkatan yang lebih jauh ke Arab Saudi.
Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Kasmi, mengatakan besaran resmi BPIH untuk Embarkasi Lombok belum diumumkan oleh pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti kepada calon jamaah.
“Itu kita belum tahu dan belum ada informasi yang resmi dari pemerintah pusat ini. Kita belum berani berikan informasi ke masyarakat. Tapi ancar-ancarnya karena turun sekitar Rp2 jutaan jadi kita itu sekitar Rp56 juta,” ujarnya.
Kasmi menjelaskan, penetapan BPIH sebesar Rp54 juta lebih merupakan angka rata-rata nasional. Setiap embarkasi memiliki biaya berbeda karena mempertimbangkan jarak dan fasilitas keberangkatan. “Embarkasi yang paling dekat itu Aceh jadi nanti di situ kurang Rp50 juta karena dekat dengan Arab. Tahun lalu saja Aceh itu di bawah Rp50 juta dia,” katanya.
Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk embarkasi dengan jarak cukup jauh ke Arab Saudi, sehingga biayanya diperkirakan lebih tinggi. “Untuk NTB kita ini embarkasi terjauh kedua setelah Ujung Pandang, ya sekitar Rp56 juta. Ini kisarannya. Tapi sekali lagi kita belum terima informasi resmi,” ujarnya.
Kasmi menambahkan, sejumlah calon jamaah yang akan berangkat pada musim haji 2026 mulai menanyakan besaran BPIH. Untuk memudahkan komunikasi, Kemenag Kota Mataram membuat grup khusus bagi para jamaah. “Ada banyak yang sudah mulai bertanya melalui grup. Kita informasikan lewat grup itu
. Kita suruh bersabar. Tapi kita juga kasih tahu ancer-ancernya itu Rp56 juta,” katanya.
Ia memastikan penurunan biaya haji tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan bagi jamaah. Meski pelaksanaan haji tahun 2026 berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah, koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait tetap dilakukan. “Pelaksanaan haji tahun 2026 ini tidak lagi di Kementerian Agama tapi di Kementerian Haji dan Umrah. Kita masih koordinasi dengan Kementerian Agama,” tutupnya.
