Mataram (Inside Lombok) – Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan III 2025 mencapai Rp48,9 triliun, dengan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar senilai Rp34,5 triliun. Total investasi tersebut berasal dari 14 sektor usaha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irandi Kusuma, mengatakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp41,3 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp7,6 triliun. “Setelah sektor pertambangan, penyumbang kedua investasi di NTB yaitu dari sektor perindustrian sebesar Rp4,8 triliun lebih,” katanya, Rabu (31/12/2025).
Irandi menjelaskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga berkontribusi signifikan dengan total investasi PMDN dan PMA sebesar Rp5 triliun. Sementara sektor perdagangan menyumbang Rp1,6 triliun dari PMDN dan Rp277,5 miliar dari PMA, serta sektor transportasi sebesar Rp404,4 miliar. Selain itu, sektor ketenagakerjaan berkontribusi Rp221 miliar dan sektor kesehatan, obat, dan makanan lebih dari Rp180 miliar.
Berdasarkan wilayah, realisasi investasi terbesar tercatat di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp36,3 triliun dengan penyerapan 964 tenaga kerja Indonesia dan 173 tenaga kerja asing. Disusul Kabupaten Lombok Tengah Rp6,8 triliun, Kota Mataram Rp1,6 triliun, Kabupaten Dompu lebih dari Rp1 triliun, Kabupaten Lombok Utara Rp941 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp778 miliar, dan Kabupaten Sumbawa Rp728,8 miliar.
Dari total investasi yang masuk, tercatat 12.178 tenaga kerja Indonesia dan 354 tenaga kerja asing. “Ini yang membutuhkan keahlian khusus dengan tetap memperhatikan aturan dan regulasi,” ujarnya.
Untuk mendorong pencapaian target investasi, DPMPTSP NTB menggelar forum investasi sebagai wadah mempertemukan investor dengan peluang investasi dan pemerintah daerah. Selain itu, Satgas Investasi berperan mempercepat realisasi investasi melalui pengawalan perizinan, penyelarasan kebijakan lintas sektor, serta kolaborasi antara pemerintah, investor, dan UMKM guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
