Mataram (Inside Lombok)- Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2028 resmi dilantik. Pelantikan yang dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ini digelar di Hotel Grand Madani, Mataram, pada 7–8 Februari 2026, menandai babak baru kepemimpinan pemuda NTB di bawah komando Daud Gerung.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., disaksikan jajaran pengurus pusat, Ketua MPI DPD KNPI NTB Ir. H.K. Lalu Winengan, MM., MD., perwakilan Pemprov NTB melalui Bakesbangpol, Baznas NTB, para kepala desa, pimpinan OKP se-NTB, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Ali Hanafiah menegaskan legitimasi kepemimpinan Daud Gerung yang lahir dari Musda sah dan konstitusional. Ia mendorong KNPI NTB segera mengonsolidasikan kekuatan pemuda dan bersinergi dengan program strategis Gubernur NTB.
Namun, sorotan utama pelantikan ini tertuju pada arah baru KNPI NTB di bawah Daud Gerung. Dengan mengusung tagline “Rejuvenasi Pemuda NTB”, Daud tidak sekadar menawarkan jargon, melainkan sebuah kerangka berpikir tentang pembaruan peran, mentalitas, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.
Daud Gerung tampil dengan narasi yang relatif jernih di tengah kecenderungan organisasi kepemudaan yang sering terjebak pada romantisme masa lalu. Ia tidak menjual heroisme kosong, apalagi jargon revolusioner yang kerap menguap selepas seremoni pelantikan. Tagline “Rejuvenasi Pemuda NTB” yang ia usung justru mengandung pesan korektif—sebuah pengakuan jujur bahwa KNPI, sebagai organisasi payung kepemudaan, membutuhkan pembaruan mendasar, baik secara generasi, cara berpikir, maupun metode kerja.
Dalam penyampaiannya kepada media, Daud menegaskan bahwa pemuda hari ini hidup di tengah arus perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Digitalisasi, disrupsi ekonomi, hingga pergeseran nilai sosial telah mengubah lanskap kepemudaan secara signifikan.
“Kalau KNPI masih memakai pendekatan lama, maka organisasi ini hanya akan menjadi monumen sejarah,” ujarnya.
Bagi Daud Gerung, rejuvenasi pemuda bukan semata regenerasi usia atau pergantian struktur organisasi, melainkan pembaruan cara pandang dan cara kerja pemuda NTB agar lebih relevan dengan tantangan zaman.
“Rejuvenasi Pemuda adalah upaya mengembalikan KNPI sebagai rumah besar pemuda yang produktif, progresif, dan solutif. Pemuda NTB tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus hadir sebagai pelaku dan penggerak,” tegas Daud.
Ia menilai pemuda NTB memiliki potensi besar di sektor strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi kreatif, desa wisata, hingga penguatan SDM. Namun potensi tersebut membutuhkan ruang kolaborasi dan keberanian untuk masuk ke pusat-pusat pengambilan kebijakan.
Pernyataan tersebut tidak sekadar retorika, melainkan refleksi atas kegagalan banyak organisasi pemuda yang kehilangan relevansi karena tidak mampu beradaptasi. Daud membaca bahwa persoalan pemuda NTB hari ini tidak lagi sesederhana ruang ekspresi dan representasi simbolik. Problem yang lebih mendesak adalah akses ekonomi yang timpang, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta minimnya keterlibatan pemuda dalam proses perumusan kebijakan publik.
Dalam konteks ini, “rejuvenasi” yang dimaksud Daud bukan sekadar pergantian figur, melainkan pergeseran orientasi. KNPI, menurutnya, harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan laboratorium kebijakan pemuda—bukan sekadar forum seremonial yang hadir musiman. Pemuda tidak cukup hanya dilibatkan dalam acara, tetapi harus ditempatkan sebagai aktor strategis pembangunan daerah.
Salah satu titik tekan penting dalam kepemimpinan Daud Gerung adalah sikapnya terhadap pemerintah daerah. Ia secara tegas menolak dikotomi lama yang selama ini membelenggu organisasi kepemudaan: antara bersikap berseberangan secara konfrontatif atau justru larut menjadi stempel kekuasaan.
“KNPI tidak boleh menjadi penonton pembangunan, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan. Kritik tanpa solusi adalah kegaduhan, sementara kedekatan tanpa integritas adalah pengkhianatan,” tegasnya.
Pernyataan ini mengandung dua pesan penting. Pertama, Daud menolak model kritik yang hanya mengejar sorotan, tanpa basis data dan tawaran kebijakan. Kedua, ia juga mengingatkan bahaya relasi kuasa yang terlalu akomodatif, yang berpotensi menghilangkan independensi moral organisasi.
Di sinilah letak sikap politik Daud Gerung sebagai pemimpin muda. Ia memosisikan KNPI sebagai mitra kritis dan konstruktif—sebuah posisi yang kerap tidak populer, tetapi justru paling strategis. Posisi ini menuntut kedewasaan organisasi, kemampuan teknokratis dalam membaca kebijakan, serta keberanian untuk berbeda pendapat tanpa kehilangan etika kebangsaan.
Lebih jauh, posisi ini menuntut KNPI untuk naik kelas: dari sekadar penyampai aspirasi menjadi penghasil gagasan. Artinya, kritik harus dibarengi riset sederhana, dialog kebijakan, dan rekomendasi konkret. Tanpa itu, KNPI hanya akan menjadi penonton yang berisik di pinggir arena pembangunan.
Pendekatan ini sejalan dengan penekanan Ketua MPI KNPI NTB Ir. H.K. Lalu Winengan, yang mengingatkan agar KNPI tidak terjebak menjadi organisasi yang sekadar lantang, tetapi miskin gagasan.
Daud bahkan secara eksplisit menyebut sektor-sektor prioritas yang ingin disentuh KNPI NTB, mulai dari ketahanan pangan, pemberdayaan desa, ekonomi pemuda, hingga keterlibatan dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemuda tidak boleh hanya dimobilisasi saat politik lima tahunan. Kami ingin pemuda dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, Lalu Winengan juga menegaskan aspek legalitas dan legitimasi kepemimpinan dalam tubuh KNPI. Ia menyampaikan bahwa secara aturan organisasi, syarat menjadi Ketua KNPI adalah berasal dari unsur pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Dalam konteks tersebut, Daud Gerung yang merupakan kader dan pernah menjabat sebagai Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta dinilai telah memenuhi seluruh kriteria normatif dan organisatoris.
Penegasan ini sekaligus menjawab berbagai keraguan yang muncul di luar forum resmi, serta memperkuat posisi Daud Gerung sebagai Ketua KNPI NTB yang sah dan legitimate. Dengan landasan aturan yang jelas serta arah gagasan yang terukur, kepemimpinan Daud Gerung diharapkan mampu membawa KNPI NTB keluar dari pusaran konflik internal menuju peran yang lebih strategis dan berdampak bagi pembangunan daerah.
