Mataram (Inside Lombok) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mendapatkan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) dari pemerintah pusat. Pemkot Mataram sudah siapkan lahan untuk realisasi program tersebut yang akan dijalankan mulai 2024 mendatang.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noor mengatakan dalam program tersebut akan dibentuk delapan kelurahan tangguh bencana. Nantinya penyusunan peta rawan bencana akan dilakukan bersama masyarakat.
“Jadi kelurahan tangguh bencana itu adalah kelurahan yang berbasis komunitas, dari dan untuk masyarakat setempat mulai dari penyusunan peta bencana,” katanya. Selain itu, bersama masyarakat rencana kontijensi terkait apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
Peta jalur evakuasi juga harus dibuat ketika terjadi bencana. “Kemudian sudah disusun relawan, forum risiko bencana di kelurahan itu dan rencana untuk simulasi,” tegasnya.
Selain itu, BPBD Kota Mataram juga akan segera memasang TEWS (tsunami early warning system) atau sistem peringatan dini tsunami. Pembangunan itu akan dilakukan di delapan kelurahan rawan tsunami di kota itu.
“Delapan kelurahan tersebut yaitu di Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Jempong, dan Kelurahan Jempong Baru,” katanya.
Dengan adanya tambahan delapan TEWS tersebut maka total sistem peringatan dini tsunami di Kota Mataram sebanyak sembilan unit. “TEWS di Penghulu Agung saat ini masih aktif dengan jangkauan suara hingga radius 5 kilometer,” ujarnya.
Pada tahun 2024 BNPB melalui program IDRIP juga akan membangun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) di Kota Mataram. “Pusdalops akan menjadi pusat informasi, media center, serta pusat komando kebencanaan. Untuk anggaran fisik dan fasilitas lain sepenuhnya dari BNPB, kita terima barang jadi,” katanya. (azm)
