Mataram (Inside Lombok) — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat peran dan fungsinya dalam pelayanan penempatan serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Muslim, menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada kegiatan Edukasi Informasi Kerja pada Skema Penempatan Non Pemerintah Berbadan Hukum yang diselenggarakan oleh BP3MI NTB di Hotel Lombok Astoria, Mataram, beberapa waktu lalu.
Menurut Muslim, NTB termasuk sepuluh besar daerah pengirim pekerja migran terbanyak secara nasional. Karena itu, perlindungan terhadap PMI perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. “Para pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus dipastikan memperoleh hak-haknya. Pemerintah daerah terus memperkuat regulasi dan layanan terpadu untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Disnakertrans NTB saat ini tengah mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi calon PMI. Dua program prioritas yang sedang dibangun adalah Skill Center dan Hotline Center 24 jam sebagai pusat informasi satu pintu.
“Kami ingin masyarakat bisa mengakses informasi ketenagakerjaan secara real time, mulai dari peluang kerja hingga penempatan di luar negeri,” jelas Muslim.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung kemandirian ekonomi pekerja migran. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah skema pinjaman lunak tanpa agunan bagi PMI yang pulang ke daerah. “Tujuannya agar mereka dapat memulai usaha dan tidak kembali bekerja ke luar negeri karena desakan ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan program magang luar negeri dengan target pemberangkatan 20 peserta tahap awal tahun ini sebagai upaya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
Acara tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Agustinus Gatot Hermawan, serta perwakilan GIZ–MOVE.ID, Imam Fahrurozi, yang memaparkan kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui jalur aman dan legal.
Muslim menutup kegiatan dengan harapan agar Bursa Kerja Khusus di sekolah dan lembaga pelatihan semakin aktif menyebarkan informasi pasar kerja. “Kami ingin sistem ketenagakerjaan di NTB tertata, informatif, dan berpihak kepada pekerja. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa memastikan masyarakat NTB bekerja dengan aman, bermartabat, dan sejahtera,” katanya. (gil)
