Mataram (Inside Lombok) – Sebagai salah satu upaya mendukung program 3 juta rumah di Indonesia, tahun ini Kota Mataram mendapatkan 30 unit rumah dari pemerintah pusat. Perbaikan puluhan rumah nantinya akan menyasar tempat tinggal warga berdasarkan data yang ada.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, M. Nazarudin Fikri mengatakan puluhan rumah ini bersumber dari dana aspirasi DPR RI, Sari Yuliati yang disalurkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. “Ada yang baru nih, untuk Kota Mataram. Dari Ibu Sari, Golkar,” katanya Kamis (14/8) siang.
Dikatakan Fikri, sasaran perbaikan rumah ini sesuai dengan data yang ada. Namun tidak itu saja, pihak Kementerian juga sudah memiliki data rumah-rumah yang akan mendapatkan bantuan tersebut. “Ada yang sesuai dengan data kita. Ada juga memang pendataan dari Kementerian. Jadi Kementerian ngasih kita data,” katanya.
Ia mengatakan, puluhan rumah yang akan diperbaiki nanti akan tersebar di beberapa kelurahan. Bantuan perbaikan rumah ini artinya memperbaiki yang sudah ada. “Kalau Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) itu pembangunan baru namanya. Tapi bukan baru dari nol,” ujarnya. Program 3 juta unit rumah bukan hanya bangun baru. Akan tetapi, perbaikan rumah masyarakat yang termasuk kategori tidak layak huni juga merupakan bagian dari program tersebut. “ 3 juta rumah ini kan bukan hanya bangun baru. Memperbaiki yang tidak layak ini juga bagian dari 3 juta. Rusunawa juga bagian dari 3 juta,” katanya.
Bantuan RTLH tahun ini baru bersumber dari dana Pokir salah satu anggota DPR RI saja. Selain itu dari APBD Kota Mataram, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. Sementara dari pemerintah pusat, dikatakan Fikri belum ada. “Ada 30 rumah baru dari Ibu Sari. Belum ada dari Kementerian,” katanya. Anggaran bantuan untuk RTLH sesuai standar, di mana untuk pembangunan baru sebesar Rp50 juta dan perbaikan sebesar Rp20 juta per unit. “Tapi itu kan semua stimulan swadaya, yang diberikan bantuan juga ada kontribusinya,” katanya.
