Mataram (Inside Lombok) – Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 3,22 persen. Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB mencatat pertumbuhan tersebut didorong oleh kembalinya aktivitas ekspor konsentrat tembaga serta kuatnya sektor domestik, terutama pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB sempat menghadapi tantangan akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga. Namun, pemulihan mulai terlihat pada triwulan IV 2025 setelah ekspor kembali direalisasikan.
“Kita ketahui pada 2025 sempat ada larangan ekspor konsentrat tembaga. Namun, begitu direalisasikan kembali di triwulan keempat, dampaknya langsung terasa pada akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya, Selasa (10/2).
Meski sektor pertambangan masih menjadi penopang, BI mencatat sektor non-tambang tumbuh sebesar 8,54 persen, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor tambang. “Artinya, NTB mulai berhasil memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor tambang,” katanya.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh beroperasinya smelter tembaga yang memacu industri pengolahan, serta stabilnya sektor pertanian dan perdagangan. BI mencatat struktur ekonomi NTB didominasi oleh sektor pertanian sebesar 21,89 persen, industri pengolahan 16,51 persen, dan perdagangan 14,53 persen.
“Pertanian itu sebesar 21,89 persen, kemudian industri pengolahan 16,51 persen dan perdagangan sebesar 14,53 persen,” terangnya.
Perbaikan ekonomi turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan NTB menurun menjadi 11,38 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke angka 73,97, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,5 persen. Namun, sektor keuangan masih menghadapi tantangan pada penyaluran kredit UMKM yang tercatat turun sekitar 9 persen, meski total kredit perbankan tumbuh 22,14 persen.
“Resiko kredit bermasalah (NPL) UMKM mencapai 6,18 persen, melampaui ambang batas aman 5 persen. Ini menjadi atensi serius kami bersama perbankan, khususnya pada sektor pertanian dan konstruksi yang NPL-nya relatif tinggi,” ujarnya.
Memasuki awal 2026, BI mencatat inflasi NTB pada Januari mencapai 3,86 persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kenaikan harga emas dunia dan gangguan pasokan akibat faktor cuaca menjadi penyebab utama, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 4,82 persen. Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, BI meminta pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap waspada.
“Kami tetap optimistis. Melalui koordinasi yang solid, inflasi NTB tahun 2026 diharapkan kembali masuk dalam sasaran target nasional 2,5±1 persen,” pungkasnya.
