Mataram (Inside Lombok)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB menggelar puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang meriah. Kegiatan ini dipusatkan di Gerung, Lobar, sebagai upaya masif untuk mengejar target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen pada akhir 2025.
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, indeks inklusi keuangan NTB saat ini berada di angka 80,51 persen. Angka ini menunjukkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana masih ada selisih 10,49 persen di bawah target yang ditetapkan.
“Untuk itu, OJK bersama dengan stakeholder yaitu pemerintah daerah (Pemda) dan industri jasa keuangan perlu bersinergi melalui kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan puncaknya yaitu Pasar Keuangan Rakyat,” ujarnya.
Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang berlangsung selama dua hari (18-19 Oktober 2025) ini dirancang sebagai wadah edukasi dan akselerasi penggunaan produk jasa keuangan. “Ada 30 industri jasa keuangan turut berpartisipasi dalam pameran, didampingi oleh bazar UMKM, edukasi keuangan, fun games, hingga beragam kegiatan sosial,” terangnya.
Ada juga kegiatan sosial yang diinisiasi oleh lembaga jasa keuangan, yaitu donor darah, khitanan massal, cek kesehatan gratis, wakaf sayur, dan pasar sembako murah, yang disertai dengan pentas budaya lokal yaitu parade gendang beliq, festival presean, dan pelaksanaan car free night (CFN) idol oleh Pemda Lombok Utara.
“Melalui sinergi ini, kami harapkan Pasar Keuangan Rakyat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal, sekaligus membuka akses keuangan secara merata,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, mengapresiasi OJK dan FKIJK NTB yang mengadakan kegiatan puncak BIK di Lobar sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Lobar. “Dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, kita berharap akan muncul kemandirian ekonomi yang kuat dari bawah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (dpi)
