Mataram (Inside Lombok) – Pembebanan biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPPS menjadi salah satu kendala KPU Kota Mataram melakukan perekrutan. Karenanya, KPU Kota Mataram saat ini mengupayakan agar ada subsidi yang diberikan kepada calon anggota KPPS.
“Kita masih koordinasi dengan pihak Dikes. Tapi Dikes juga terbebani oleh aturan dan tarif itu sudah ditetapkan diperwal,” ujar Komisioner KPU Kota Mataram, Muslih Syuaib, Jumat (20/9) pagi.
Selain dengan Dinas Kesehatan, KPU Kota Mataram juga disebutnya terus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. agar surat keterangan kesehatan tersebut bisa diberikan gratis. “Masih koordinasi ini apakah bisa gratis atau tidak. Koordinasi lebih lanjut,” katanya.
Pemeriksaan kolesterol dan gula darah ini disebut Muslih tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Artinya, masyarakat harus mengeluarkan biaya lagi untuk mendapatkan pelayanan tersebut. “Itu tidak pakai. Itu hanya untuk yang sakit saja,” kata Muslih.
Dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan, jumlah pelamar anggota KPPS di Kota Mataram diakui sangat minim. Setelah empat hari dibuka jumlah pelamar kurang dari 10 persen dari kebutuhan 4.067 orang. “Sepi peminat ini. Bahkan ada lebih dari 10 kelurahan itu belum ada pelamar hingga hari ini,” katanya.
Berdasarkan data KPU Kota Mataram, pada pilkada 2024 ini gaji yang akan diterima anggota KPPS berbeda-beda. Untuk posisi ketua yaitu sebesar Rp900 ribu, anggota Rp850 ribu dan Pengaman TPS Rp650 ribu.
Salah seorang warga Kota Mataram, Sofia mengatakan pemeriksaan kesehatan sudah biasa dilakukan pada pemilihan legislatif bulan Februari kemarin. Hanya saja, pada pilkada 2024 ini honor atau gaji yang diperoleh lebih rendah dari sebelumnya. “Kita periksa di Klinik Unizar, biayanya Rp55 ribu sekali periksa,” katanya.
Pemeriksaan kesehatan termasuk gula darah dan kolesterol sebagai salah satu syarat untuk bisa ikut rekrutmen KPPS. “Itu sudah termasuk semua biaya pemeriksaan. Saya tidak tahu untuk di klinik yang lain,” katanya. (azm)
