Mataram (Inside Lombok) — Isu biaya penyelenggaraan atau hosting fee MotoGP di Sirkuit Mandalika kembali mencuat menjelang musim balap 2026. Persoalan ini hampir setiap tahun menjadi perhatian publik, terutama terkait besarnya beban anggaran yang harus ditanggung daerah.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pemerintah daerah telah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan MotoGP 2025, termasuk aspek pembiayaan. Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat bersama InJourney selaku pengelola kawasan Mandalika, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Iqbal, sejumlah catatan dari penyelenggaraan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan sebagian besar persoalan teknis maupun administratif telah menemukan solusi. Namun, isu hosting fee masih menjadi fokus utama pembahasan.
“Hosting fee sudah menjadi kesepakatan bersama. Kami akan duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk membahas skema terbaiknya,” ujar Iqbal usai rapat koordinasi, Rabu (4/2).
Ia menegaskan, pembahasan tidak hanya menyangkut besaran biaya, tetapi juga pola pembiayaan agar tidak membebani keuangan daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, menginginkan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan.
Selama ini, hosting fee kerap diperdebatkan karena nilainya dinilai cukup besar, sementara manfaat ekonomi bagi daerah masih terus dievaluasi. Meski demikian, ajang MotoGP tetap strategis bagi NTB, terutama dalam mendongkrak sektor pariwisata, investasi, dan promosi internasional. (gil)
