Mataram (Inside Lombok) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Praya yang membawahi Lombok Tengah tercatat tumbuh 8 persen secara year on year pada periode 2024–2025.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, menyebut capaian tersebut sebagai fenomena tersendiri. Di tengah tren penurunan penerimaan pajak di sejumlah KPP Pratama lain di NTB, Lombok Tengah menjadi satu-satunya wilayah yang mencatat pertumbuhan signifikan.
“Capaian penerimaan pajak kita tumbuh 8 persen, sekarang posisinya sudah 94 persen dari target. Ini menarik, karena di saat KPP lain ada yang minus atau di angka 90 persen, KPP Praya justru positif 8 persen,” ungkapnya, Senin (22/12).
Menurut Samon, lonjakan penerimaan pajak tidak terlepas dari masifnya transaksi ekonomi di sektor properti dan pariwisata. KEK Mandalika dinilai mulai menyaingi kawasan Tiga Gili di Lombok Utara dalam kontribusi ekonomi. “Salah satu pemicunya adalah transaksi atas tanah dan bangunan yang sangat tinggi di Mandalika. Tingkat hunian hotel juga luar biasa. Saya melihat Mandalika dengan Tiga Gili sekarang sudah 11-12 (hampir setara,red),” terangnya.
Ia juga menyoroti besarnya perputaran uang di sektor pariwisata. Berdasarkan data yang dirujuk dari media, transaksi di kawasan Gili dapat mencapai Rp7 triliun dalam satu tahun, dan kondisi serupa mulai terlihat di Mandalika.
“Penerimaan pajak ini mengalir dari hotel dan kunjungan wisatawan. Kita bisa lihat sendiri bagaimana vila-vila di sana dijual dengan harga dollar. Investasi di sana benar-benar bergerak,” sambungnya.
Samon menilai keberhasilan KPP Pratama Praya mengamankan penerimaan pajak mencerminkan respons positif daerah terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat yang menetapkan Mandalika sebagai destinasi super prioritas.
“Ini adalah bukti bagaimana kita mengisi peran yang telah ditentukan Presiden untuk suatu daerah. Jadi bukan hanya sekadar tugas Kabupaten/Kota atau Provinsi, tapi sinergi semua pihak termasuk teman-teman media untuk terus mengawal pertumbuhan ini,” tuturnya.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi makro, DJP Nusa Tenggara juga berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. “Kita minta juga bantuan teman-teman BPS untuk melihat berapa sebenarnya kontribusi riil di sana (Mandalika,red) secara keseluruhan,” pungkasnya.
