Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram siap merealisasikan program-program pemerintah pusat, salah satunya makan siang gratis. Program ini akan direalisasikan pada pemerintahan yang baru sehingga saat ini belum ada payung hukum untuk program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf mengatakan penyiapan makanan siang gratis ini nantinya melibatkan kantin sekolah. Di mana, kantin sekolah sudah mulai diminta untuk memperhatikan gizi dari makanan yang dijual kepada peserta didik.
Realisasi program makan siang gratis ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Karena program ini merupakan program presiden dan wakil presiden terpilih sehingga belum direalisasikan pada pemerintahan saat ini. “Kita tunggu gebrakan pemerintahan yang baru,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Mataram belum pernah melakukan simulasi program makan siang gratis tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah belum mendapatkan payung hukum yang menjadi acuannya. “Belum ada acuannya dan kami tidak berani berkomitmen,” ucapnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah tetap mendukung program makan siang gratis namun harus tambahan anggaran. Sehingga dana BOS yang disalurkan selama ini tidak dipotong untuk realisasi program tersebut. “Dana BOS yang sekarang jangan diganggu untuk anggaran makan gratis,” harapnya.
Ia mengharapkan ada anggaran tambahkan yang akan diberikan pemerintah pusat untuk merealisasikan program tersebut. “Pasti ada anggaran tambahan untuk makan gratis. Mungkin makan gratis ini makan siang saja, atau sarapan saja,” katanya.
Terkait dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.500 per anak, Dinas Pendidikan Kota Mataram mempertanyakan kandungan gizinya. Karena dengan alokasi anggaran disebut tidak cukup untuk memberikan makan siang kepada anak-anak. “Itu Rp7.500 (per anak, Red) tidak cukup itu,” katanya.
Ia mengatakan dengan anggaran sebesar Rp7.500 itu hanya bisa digunakan untuk sekali makan misalnya sarapan saja. Sedangkan untuk kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk melihat kandungan gizi makanan yang bisa diberikan dengan anggaran sebesar Rp7.500. “Nanti kita koordinasikan untuk kandungan gizinya,” tutupnya. (azm)
