31.5 C
Mataram
Jumat, 6 Februari 2026
BerandaMataramJelang Akhir Tahun, Kanwil Perbendaharaan NTB Target Serapan APBN Mampu Capai 98...

Jelang Akhir Tahun, Kanwil Perbendaharaan NTB Target Serapan APBN Mampu Capai 98 Persen

Mataram (Inside Lombok)- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) Provinsi NTB menargetkan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai angka 98% hingga akhir tahun. Capaian realisasi ini didasarkan pada histori serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Mengingat waktunya yang sangat mepet saat ini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan optimisme tersebut harus didukung dengan komitmen dari seluruh satuan kerja (satker) di daerah. “Harapan kami (serapan anggaran,red) 98 persen, untuk yang di KPPN Mataram itu sudah 95 persen. Kami punya tiga KPPN lain juga. Berdasarkan data, histori tahun-tahun sebelumnya memang bisa sampai 98 persen,” ujarnya, Kamis (27/11).

Lebih lanjut, diakui tantangan yang dihadapi adalah adanya sejumlah proyek dengan kontrak multi-tahun yang belum selesai. Ia berharap sisa waktu sekitar dua hingga tiga minggu menjelang akhir tahun dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kalau misalnya masih ada kendala, ini kan masih ada waktu dua atau tiga minggu lagi, mudah-mudahan satuan kerja tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,” imbuhnya.

Terkait kekhawatiran serapan anggaran yang rendah di tahun 2025 akan berdampak pada alokasi anggaran 2026. Hal tersebut tergantung pada jenis belanja dan prioritas pemerintah. Menurutnya, belanja pegawai dan belanja modal yang tidak terserap akan disesuaikan dengan prioritas pemerintah ke depan. Jika suatu program tetap menjadi prioritas, anggarannya akan tetap ada.

“Namun, kinerja itu diukur apabila (anggaran,red) tidak terserap. Itu yang dilihat oleh kementerian teknis. Untuk transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), itu kan pengaruhnya lebih bergantung pada formulasi yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai adanya potensi pemotongan anggaran atau pemblokiran otomatisasi untuk tahun 2026 sama seperti di 2025 ini, pihaknya belum menerima informasi resmi. “Belum ada informasi lagi soal itu,” pungkasnya.

- Advertisement -

Berita Populer